7 Pejabat PBB Diusir dari Ethiopia karena Dituduh Ikut Campur - tempo

 

7 Pejabat PBB Diusir dari Ethiopia karena Dituduh Ikut Campur

Reporter:

Tempo.co

Editor:

Dewi Rina Cahyani

Jumat, 1 Oktober 2021 18:07 WIB

Seorang penjual menunggu pelanggannya di pasar lokal kota Humera di Ethiopia, 1 Juli 2021. REUTERS/Stringer

TEMPO.CO, Jakarta - Ethiopia mengusir tujuh pejabat senior Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB pada Kamis, 30 September 2021. Menurut Kementerian Luar Negeri Ethiopia, mereka diusir dua hari setelah PBB mengingatkan blokade bantuan pemerintah membuat ratusan ribu orang di wilayah utara Tigray mengalami kelaparan.

Kondisi di Tigray mengundang kritik dari dunia internasional. Semua pihak yang berperang di Ethiopia utara juga menghadapi kemungkinan sanksi dari pemerintah Amerika Serikat.

Juru Bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan kepada wartawan bahwa Amerika Serikat mengutuk pengusiran pejabat PBB itu. AS juga tidak akan ragu menerapkan sanksi terhadap mereka yang menghalangi upaya kemanusiaan.

"Kami sangat prihatin bahwa tindakan ini melanjutkan pola pemerintah Ethiopia yang menghalangi pengiriman makanan, obat-obatan dan pasokan lainnya kepada mereka yang paling membutuhkan," kata Psaki, Kamis, 30 September 2021.

ADVERTISEMENT

Kementerian Luar Negeri tidak segera menanggapi permintaan konfirmasi ihwal pengusiran tersebut. Namun Ethiopia telah membantah memblokir bantuan makanan.

Banyak negara khawatir konflik yang menyebar di Etiopia kian mengacaukan kawasan yang sudah rapuh tersebut. Ethiopia merupakan negara terpadat kedua di Afrika.

Tujuh pejabat PBB yang diusir termasuk kepala lembaga UNICEF dan kepala Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (OCHA). Ketujuh orang itu memiliki waktu 72 jam untuk pergi. Menurut Kementerian Luar Negeri, mereka telah campur tangan dalam urusan internal Ethiopia.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan terkejut dengan pengusiran itu. "Kami sekarang terlibat dengan Pemerintah Ethiopia dan berharap bahwa staf PBB yang bersangkutan akan diizinkan untuk melanjutkan pekerjaan penting mereka," ujar Guterres.

Konflik meletus antara pasukan federal dengan Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF), partai politik yang menguasai Nigeria pada November tahun lalu. Pasukan Tigrayan merebut kembali sebagian besar wilayah pada akhir Juni sehingga memaksa ratusan ribu orang di sana meninggalkan rumah mereka.

Pada Selasa lalu, Kepala OCHA Martin Griffiths, mengatakan blokade di perbatasan Tigray selama tiga bulan terakhir telah membatasi pengiriman bantuan hingga 10 persen. Dia mencatat hampir seperempat dari jumlah anak-anak di sana kekurangan gizi.

Lima dari tujuh orang yang diusir bekerja untuk OCHA, sementara satu orang bekerja untuk UNICEF dan lainnya bekerja untuk Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia. Mereka sedang menyelidiki dugaan pembunuhan warga sipil, pemerkosaan geng dan pelanggaran lainnya di Tigray, Ethiopia.