Biden Gelontorkan 430 Miliar Dolar AS untuk Krisis Iklim
:extract_focal()/https%3A%2F%2Fakcdn.detik.net.id%2Fvisual%2F2022%2F07%2F22%2Fjoe-biden_169.jpeg%3Fw%3D360%26q%3D90)
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menandatangani Rancangan Undang-undang senilai US$430 miliar. Beleid itu dipandang sebagai paket kebijakan iklim terbesar dalam sejarah AS yang dirancang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca domestik.
Mengutip Reuters, Rabu (17/8), beleid ini juga akan memungkinkan program asuransi kesehatan AS Medicare untuk menegosiasikan harga obat yang lebih rendah untuk orang tua dan memastikan bahwa perusahaan dan orang kaya membayar pajak yang harus mereka bayar. UU ini juga digunakan untuk meredakan inflasi.
Biden didampingi para pemimpin Demokrat termasuk Senator Joe Manchin dari West Virginia saat mengesahkan UU tersebut.
"Joe, kami tidak pernah ragu," kata Biden tentang Manchin.
Biden kemudian menyerahkan pena yang dia gunakan untuk menandatangani UU tersebut kepada Manchin. Manchin menyebut undang-undang itu sebagai "tagihan berimbang".
Biden menggunakan penandatanganan itu untuk mengkritik Partai Republik. Demokrat berharap untuk memanfaatkan serangkaian kemenangan legislatif ini dalam pemilihan paruh waktu kongres pada November mendatang.
"Pada momen bersejarah ini, Demokrat memihak rakyat Amerika dan setiap Republikan berpihak pada kepentingan khusus. Setiap Republikan di Kongres memberikan suara menentang RUU ini," kata Biden.
Demokrat mengatakan UU ini akan membantu memerangi inflasi dengan mengurangi defisit federal. Lembaga pemeringkat dan ekonom independen setuju tetapi mengatakan hasilnya akan memakan waktu bertahun-tahun.
Sementara itu, Partai Republik mengkritik UU tersebut karena tidak berbuat banyak untuk menurunkan harga. Pemimpin Partai Republik di Senat Mitch McConnell mengatakan undang-undang baru akan memiliki dampak sebaliknya.
"Demokrat merampok orang Amerika tahun lalu dengan menghabiskan ekonomi kita ke dalam rekor inflasi. Tahun ini, solusi mereka adalah melakukannya untuk kedua kalinya. RUU partisan yang ditandatangani Presiden Biden menjadi Undang-Undang hari ini berarti pajak yang lebih tinggi, tagihan energi yang lebih tinggi, dan audit IRS yang agresif," katanya.
Komentar
Posting Komentar