PDIP Sebut Ahok Pernah Minta Warga di Sekitar Depo Pertamina Plumpang Direlokasi - Beritasatu

 

PDIP Sebut Ahok Pernah Minta Warga di Sekitar Depo Pertamina Plumpang Direlokasi

Sabtu, 4 Maret 2023 | 23:45 WIB
Oleh: Yustinus Paat / BW

Warga berkumpul di permukiman yang hangus terbakar dan hancur pasca kebakaran pipa penerimaan BBM di Integrated Terminal BBM Jakarta, Plumpang, yang menjalar ke pemukiman warga di Jalan Koramil, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta, Sabtu 4 Maret 2023.
Warga berkumpul di permukiman yang hangus terbakar dan hancur pasca kebakaran pipa penerimaan BBM di Integrated Terminal BBM Jakarta, Plumpang, yang menjalar ke pemukiman warga di Jalan Koramil, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta, Sabtu 4 Maret 2023. (Foto: B Universe Photo / Joanito De Saojoao)

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus, mengungkapkan, musibah jatuhnya korban jiwa akibat kebakaran di Depo Tangki Bahan Bakar Minyak (TBBM) milik Pertamina di Kawasan Plumpang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, seharusnya bisa dihindari. Hal ini bisa terjadi jika warga sekitar Depo Pertamina Plumpang bersedia direlokasi ke rumah susun setelah insiden yang sama 2009 yang lalu.

Advertisement

Menurut Deddy, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebenarnya sudah menyiapkan rusun sebagai tempat tinggal baru bagi warga yang bermukim di lokasi Depo Pertamina Plumpang.

"Tetapi sayangnya warga terus menolak hingga akhirnya tidak pernah tercapai kesepakatan. Upaya merelokasi warga oleh Pemprov DKI mendapatkan perlawanan keras dari warga pemukiman sekitar TBBM tersebut hingga akhirnya dihentikan," ujar Deddy dalam keterangannya, Sabtu (4/3/2023).

Upaya merelokasi dari kawasan berbahaya itu, kata Deddy akhirnya terhenti ketika Anies Baswedan memenangi kursi Gubernur DKI pada 2017. Dalam upayanya memenangi suara masyarakat di kawasan itu, kata dia, Anies Baswedan membuat kontrak politik untuk tidak merelokasi warga.

Advertisement

"Bahkan pada tahun 2021, Anies malah menerbitkan keputusan yang mengizinkan penerbitan IMB sementara bagi warga di sekitar wilayah itu," tandas Deddy.

Menurut Deddy, tanah yang ditempati oleh warga Kampung Tanah Merah tersebut adalah aset milik Pertamina. Wilayah yang didiami oleh warga itu adalah kawasan penyangga (buffer zone) dari sebuah objek vital yang memiliki kerentanan sangat tinggi.

“Jatuhnya korban itu sangat disesalkan, tetapi dengan kondisi pemukiman yang hampir menempel dengan tangki BBM raksasa yang berosiko tinggi, kejadian seperti ini hanyalah masalah waktu. Kita tidak menginginkan dan bahkan menyesalkan adanya korban jiwa, tetapi kita semua tahu risiko yang dihadapi oleh warga di wilayah berbahaya itu,” urai Deddy.

Deddy pun berharap pemerintah pusat dan DKI Jakarta untuk serius menyelesaikan persoalan terkait permukiman warga di daerah berbahaya tersebut. Menurutnya, tidak mungkin Pertamina menyelesaikan permasalah tersebut sendiri karena pemerintah dan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan menertibkan zona merah.

Oleh karena itu, Deddy berharap agar Kementerian BUMN dan Pertamina segera duduk bersama dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mencari solusi jangka panjang dari masalah tersebut.

“Tidak ada yang bisa menjamin bahwa peristiwa yang sama tidak terulang lagi di masa depan. Sudah sifatnya fasilitas penyimpanan BBM bersifat rentan karena mudah terbakar, baik oleh sebab-sebab alamiah maupun akibat kelalaian atau sabotase. Pilihannya hanya ada dua, merelokasi warga atau merelokasi Depo TBBM Pertamina itu,” terang Deddy.

Sebagai Anggota Komisi 6 yang bermitra dengan Kementerian BUMN dan Pertamina, Deddy meminta agar saat ini seluruh energi diarahkan untuk menangani korban dan para pengungsi. Korban kebakaran memerlukan proses penyembuhan yang panjang dan biaya yang besar. Warga yang mengungsi juga butuh perhatian dan dukungan hingga masalah terkait pemukiman bisa dicarikan jalan keluarnya.

“Saya berharap agar warga terdampak tidak lagi memaksakan diri untuk kembali bermukim di daerah berbahaya itu,” ujar Deddy.

Deddy juga mengapresiasi penanganan cepat saat kejadian kebakaran, sehingga api dapat dipadamkan dalam waktu tidak terlalu lama dan jumlah korban tidak menjadi lebih besar. Dia menilai, respons yang dilakukan semua para pihak terkait, termasuk Pertamina sudah tepat.

"Pertamina harus melakukan evaluasi standar pengamanan TBBM dan respons cepat ketika terjadi insiden. Pertamina juga perlu segera membentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki penyebab insiden yang menelan banyak korban jiwa tersebut," tandas dia.

“Kita harus menyampaikan bela sungkawa untuk para korban dan keluarganya. Tetapi kita juga harus memberikan apresiasi kepada para petugas di lapangan saat insiden terjadi. Respons cepat aparat kepolisian, TNI, petugas pemadam, PMI, petugas medis dan rumah sakit membuat kebakaran tidak meluas dan banyak warga yg paling rentan dapat diselamatkan,” beber dia menambahkan.

Deddy juga mengapresiasi para Direksi dan jajaran Pertamina yang hadir di lapangan dengan cepat. Bahkan Menteri BUMN langsung turun tangan dan mengambil tanggung jawab.

“Itu harus kita acknowledge. Bahkan Direktur Utama Pertamina yang baru tiba di Jepang dalam rangka tugas bersama Menteri ESDM dan Menteri Luar Negeri, langsung kembali ke Jakarta untuk memimpin upaya penanganan musibah tersebut. Tidak seorangpun menginginkan terjadinya musibah ini. Tetapi yang paling penting saat ini adalah penanganan korban dan warga terdampak,” pungkas Deddy

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

TAG:  

Komentar

Opsi Media Informasi Group

Baca Juga (Konten ini Otomatis dan tidak dikelola oleh kami)

Antarkabarid

Arenanews

Berbagi Informasi

Kopiminfo

Media Informasi

Opsi Informasi

Opsiin

Opsitek