Kritisi Pertemuan Bilateral Jokowi - Xi Jinping, Ekonom: Perlu Dipastikan Keuntungan yang Jelas untuk Indonesia - Tempo
Kritisi Pertemuan Bilateral Jokowi - Xi Jinping, Ekonom: Perlu Dipastikan Keuntungan yang Jelas untuk Indonesia
Reporter
Riri Rahayu
Editor
Martha Warta Silaban
Minggu, 30 Juli 2023 08:44 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom sekaligus pengamat kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, berkomentar ihwal pertemuan bilateral Presiden Jokowi dengan Presiden China Xi Jinpin pada Jumat, 27 Juli 2023.
Menurut Achmad, dari pertemuan tersebut, hubungan Indonesia-China perlu dicermati. Terlebih, sejumlah agenda kerja sama telah disepakati.
"Perlu dipastikan kesepakatan bilateral tersebut memberi keuntungan yang jelas bagi Indonesia," ujar Achmad melalui keterangan tertulis kepada Tempo, Sabtu, 29 Juli 2023.
Diberitakan sebelumnya, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan kerja sama yang disepakati antara Pemerintah Indonesia dan China. Di antaranya, pengembangan riset dan teknologi tingkat tinggi, kesehatan, dan pengembangan kawasan Kalimantan Utara.
Kemudian, kerja sama pembagunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam konteks perencanaan tata kota. Luhut juga berujar, pemerintah sepakat mengagendakan kunjungan kembali ke Shenzhen untuk perencanaan agar dalam enam bulan ke depan bisa mendapatkan desain dan detail tata kota pembangunan IKN.
Menurut Achmad, ada risiko ekonomi di balik hubungan Indonesia-China yang berjalan saat ini, sehingga perlu bukti lebih transparan dan konkret mengenai manfaat nyata dari kerja sama yang disepakati. Pemerintah Indonesia, kata dia, mestinya tidak mengorbankan kepentingan nasional untuk memenuhi ambisi China menjadi ekonomi berpengaruh di dunia.
Apalagi dalam program hilirisasi nikel, menurut Achmad, Indonesia telah dirugikan lantaran China yang mendominasi sektor tersebut. Sementara, mayoritas tenaga kerja yang digunakan justru bukan tenaga kerja Indonesia.
Achmad menuturkan pemerintah harus bisa memastikan bahwa kemitraan Indonesia dengan China memberi keuntungan ekonomi dan sosial yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, prinsip kesetaraan dan kepentingan nasional mesti dijunjung tinggi.
"Pemerintah harus bertindak lebih transparan, kritis, dan berpihak pada publik banyak dalam menjalankan kesepakatan dengan China agar Indonesia dapat menjalankan hubungan yang seimbang dan menguntungkan," tutur Achmad.
Pilihan Editor: Jokowi Temui Xi Jinping, Jajaki Kerja Sama dengan Shenzhen China untuk Pembangunan IKN
Berita terkait
Munaslub Golkar, Benarkah untuk Lengserkan Airlangga Hartarto? Begini Pro-Kontra Para Tokoh
34 menit lalu
Kader Partai Golkar ada yang mengusulkan munaslub Golkar menjelang Pemilu 2024, apakah upaya mendongkel Airlangga Hartarto? Ini pro-kontra para tokoh.
Baca SelengkapnyaJokowi dan Ganjar Hadiri Pengukuhan Kepengurusan Apindo
51 menit lalu
Sejumlah menteri mendampingi Jokowi memasuki tempat acara, yakni Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Baca SelengkapnyaGibran Masih Bungkam soal Capres Pilihan Jokowi: Rasah Dibahas
1 jam lalu
Gibran menyatakan agar identitas bacapres Jokowi itu jangan diungkapkan sekarang.
Baca SelengkapnyaJokowi soal Dukungan ke Salah Satu Capres: Tanyakan ke Gibran
3 jam lalu
Presiden Jokowi belakangan kerap menunjukkan keberpihakannya terdahap dua nama bakal calon presiden yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Komentar
Posting Komentar