Di Tengah Isu Politik Bansos, Pos Indonesia Tetap Salurkan Sembako dan PKH
Di tengah semakin kerasnya polemik politisasi bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilu 2024, PT Pos Indonesia (Persero) konsisten menyalurkan program bantuan sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun mengatakan bahwa Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Rimas, kader PDIP, tidak dilibatkan dalam program bansos saat ini. "Itu seluruh rakyat Indonesia sudah tahu, tak perlu saya jelaskan," kata Komarudin, dikutip Senin (29/1/2024).
Di sisi lain, Branch Manager Kantorpos KCP Pakem, DI Yogyakarta, Opfiyanto memastikan 180 keluarga penerima manfaat (KPM) sudah mendapatkan Bansos Sembako dan PKH. Penyaluran bansos tersebut dilakukan selama dua hari.
"Alhamdulillah, kemarin KCP Pakem diberi kepercayaan untuk menyalurkan kurang lebih 180-an KPM di wilayah Kapanewon Pakem," ujar Opfiyanto.
Opfiyanto menjelaskan, penyaluran bansos sembako dan PKH di Kapanewon Pakem berjalan dengan lancar. Bahkan, penyaluran bantuannya sudah terealisasi 96 persen.
"Untuk proses penyaluran seperti biasa, kami menerima daftar dari KCU Yogyakarta, langsung daftar nominatif, dan SP undangan. Itu kami bagikan ke kelurahan. Kemudian, dibantu dari pihak kelurahan untuk menyebarkan undangan tersebut ke KPM. Setelah diberi undangan, KPM diminta untuk datang ke Kantorpos," kata Opfiyanto.
"Waktu penyaluran bantuannya selama dua hari. Alhamdulillah, selama penyaluran itu kami mencapai kurang lebih 96 persen," lanjutnya.
Opfiyanto juga menjelaskan penyaluran tersebut tidak bisa terealisasi 100 persen karena kondisi KPM yang tidak memungkinkan menerima bantuan. Salah satunya, KPM yang sudah meninggal dunia dan juga sudah dinilai masuk dalam golongan mampu oleh pihak desa.
Advertisement
Dijelaskan, nominal bantuan yang diterima para KPM berbeda-beda. Terutama untuk bansos PKH. Nominal dana yang diterima berbeda-beda karena dihitung berdasarkan komponen anggota keluarga.
Sementara itu, jumlah nominal bansos sembako yang diterima setiap KPM tidak berbeda. Masing-masing KPM akan dibagikan Rp600 ribu.
"Untuk bansos sembako, KPM menerima Rp600 ribu. Kalau untuk bantuan PKH bervariasi, bermacam-macam. Karena penerima PKH itu ada unsurnya sendiri-sendiri. Jadi berbeda-beda nominalnya. Ada yang Rp225 ribu, ada yang Rp370.000," tutur Opfiyanto.
Dalam penyaluran bantuan, Opfiyanto memastikan pihaknya selalu menggunakan aplikasi Pos Giro Cash. Aplikasi tersebut dilengkapi teknologi face recognition dan geo tagging untuk memvalidasi data para KPM dan kediamannya.
"Selama ini, teknis penyalurannya sama dengan bantuan lain. Kami masih menggunakan aplikasi PGC (Pos Giro Cash)," jelasnya.
Adapun metode pembayarannya yang diterapkan sama seperti saat menyalurkan bantuan-bantuan lainnya. "KPM bawa undangan ke Kantorpos. Nanti ada petugas verifikasi yang datang untuk memverifikasi KPM terlebih dulu sebelum membagikan bantuan," lanjutnya.
"Kemudian, KPM datang ke juru bayar. Juru bayar mencocokkan KTP dan undangan sama danom. Kemudian, melalui aplikasi kami melakukan foto, identitas atau KTP nya KPM. Kalau sudah cocok kita menyerahkan uang sekalian sama foto KPM melalui aplikasi PGC," tutur Opfiyanto.
Opfiyanto berharap agar Pos Indonesia bisa terus mendapat kepercayaan untuk melakukan penyaluran bantuan. Ia memastikan pihaknya siap untuk terus memberikan pelayanan terbaik dalam menyalurkan bantuan ini.
"Alhamdulillah, mudah-mudahan KCP Pakem masih diberi kepercayaan untuk menyalurkan bantuan. Kami akan selalu berusaha untuk menyalurkan bantuan tepat sasaran, tepat penerimanya. Kami selalu berkoordinasi dengan pihak kelurahan di Kapanewon Pakem," tutup Opfiyanto.
Salah satu KPM warga Kapanewon, Boiman mengaku sangat senang karena mendapat bantuan tersebut. Apalagi, bantuan ini diantar langsung oleh petugas Kantorpos ke rumahnya.
"Alhamdulillah, dengan adanya bantuan PKH dari pemerintah, kami merasa sangat terbantu. Khususnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk juga untuk memberikan uang saku kepada anak yang sekolah," ujar Boiman.
Boiman telah mendapatkan Rp1,7 juta dari bantuan ini. Ia memastikan bantuan ini juga akan digunakan untuk membeli kebutuhan yang bisa memenuhi gizi keluarga dan anaknya.
"Saya merasa dipermudah. Petugas Kantorpos hanya meminta saya untuk menunjukkan kartu tanda penduduk atau KTP. Kemudian, KTP saya dicek sesuai dengan NIK atau tidak," ungkap Boiman.
Ungkapan syukur juga diucapkan KPM lainnya bernama Mijo. Ia merasa bantuan yang didapatnya ini sangat bermanfaat bagi kehidupan keluarganya.
"Bagi saya, bantuannya bermanfaat sekali. Terutama untuk orang yang tidak mampu seperti saya. Bantuan ini juga bisa membantu perekonomian keluarga," kata Mijo.
Komentar
Posting Komentar