Disentil Cak Imin, Seberapa Genting Pembangunan Giant Sea Wall?
Jakarta -
Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyinggung Proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) Pantura dalam Debat Cawapres keempat pada Minggu kemarin. Proyek ini disebut-sebut tidak bisa mengatasi masalah.
Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja menilai, dibandingkan dengan membangun GSW, permasalahan mendesak yang perlu segera dicari solusinya oleh pemerintah adalah mengurangi dan memperlambat laju penurunan tanah.
"Caranya seperti data, monitoring, penindakan, relokasi jika perlu. Upaya konservasi pada Pantura serta perbaikan tepi pantai itu ada banyak cara, dan tidak melulu bikin tembok. Belum tentu solusinya cocok juga," kata Elisa kepada detikcom, Senin (22/1/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Biaya Pembangunan Mahal
Sementara itu, Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga menilai, pembangunan proyek GSW ini perlu dikaji ulang, terutama menyangkut biaya pembangunan hingga perawatan yang relatif mahal.
"Pembangunan Giant Sea Wall harus dikaji ulang terkait pendanaannya yang relatif mahal biaya pembangunan dan pemeliharaan/perawatannya, serta seberapa besar efektivitas ke depannya, misalnya dalam mengantisipasi ancaman Jakarta tenggelam," katanya dihubungi terpisah.
Selain biayanya yang mahal, menurutnya dampak pembangunan GSW terhadap lingkungan juga perlu mendapat perhatian. Alih-alih membangun tanggul, menurutnya masih ada sejumlah opsi lainnya yang bisa menjadi pertimbangan.
"Mengapa tidak memilih/memadukan dengan pendekatan yang lebih ramah lingkungan seperti restorasi kawasan pesisir Pantura Jakarta dan reforestasi mangrove sebagai benteng alami meredam banjir rob, tsunami, dan ancaman tenggelam yang berbiaya lebih murah dan mudah dalam jangka panjang," jelasnya.
Cak Imin sebut GSW tak bisa atasi masalah. Cek halaman berikutnya.
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya dalam Debat Cawapres keempat kemarin, Cak Imin menyampaikan bahwa proyek raksasa itu tidak serta merta bisa mengatasi bencana iklim ekologi yang tengah terjadi saat ini.
"Negara harus serius menanganinya. Jangan hanya mengandalkan proyek Giant Sea Wall yang tidak bisa mengatasi masalahnya," kata dia dalam acara Debat Pilpres keempat di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2024).
Adapun komitmen pembangunan proyek ini digaungkan kembali oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Pertahanan yang juga merupakan Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 2, Prabowo Subianto dalam Seminar Nasional Giant Sea Wall pada 10 Januari lalu.
Prabowo menilai, pembangunan tanggul laut raksasa menjadi kewajiban dari pemerintah. Pasalnya, penurunan permukaan tanah terus terjadi hingga mengancam masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir Pantura.
"Nanti selalu akan ada yang mengatakan apakah bisa? Ini masalahnya bukan apakah bisa atau tidak bisa, ini harus. Kalau tidak, pantai utara tenggelam," kata Prabowo, dalam sambutannya di Seminar Nasional Giant Sea Wall di Kempinski Ballroom, Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2024).
Sementara itu, Airlangga sempat menyampaikan, pembangunan tanggul laut raksasa di utara Pulau Jawa ini membutuhkan anggaran Rp 700 triliun. Kebijakan itu sudah berjalan dan masuk Proyek Strategis Nasional (PSN).
"Estimasi biaya mungkin bisa Rp 600 sampai Rp 700, tergantung berapa besar karena itu studinya kita sedang siapkan. Kita bicara triliun," kata Airlangga kepada wartawan di Bandung, Sabtu (19/1/2024), dikutip dari detikNews.
Airlangga mengatakan kebijakan ini penting untuk melindungi masyarakat. Dia berkata masyarakat di utara Pulau Jawa terancam banjir rob seiring perubahan iklim.
Di sisi lain, pemerintah masih mengkaji semua aspek tentang pembangunan GSW, termasuk skema pembangunan melalui public private partnership dan akan menggandeng swasta untuk membangun tanggul itu. Dia menyebut banyak investor yang tertarik pada proyek ini. Namun ia belum mau membeberkan siapa investor-investor yang dimaksud.
(hal/ara)
0 Komentar