Respons Pinjol ITB, Sri Mulyani Minta LPDP Godok Opsi Student Loan
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Keuangan Sri Mulyani ikut berkomentar soal Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menawarkan pinjaman online (pinjol) untuk bayar uang kuliah.
Kabar ini bermula dari sebuah unggahan viral di media sosial. Unggahan itu menampilkan foto pamflet berisi informasi cicilan kuliah bulanan yang dikelola oleh pihak ketiga.
Pada pamflet itu terdapat informasi program cicilan 6-12 bulan. Proses pengajuan dilakukan tanpa down payment (DP) dan jaminan apapun, layaknya aplikasi pinjol lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sri Mulyani mengatakan fenomena itu menandakan bahwa mahasiswa di Indonesia membutuhkan dana untuk pendidikan. Pemerintah sebenarnya sudah hadir melalui berbagai beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Ia menjelaskan LPDP sebagai instrumen dana abadi melakukan banyak respons, termasuk beasiswa afirmasi. Hal ini terutama untuk jenjang S1, seperti beasiswa Bidikmisi.
Menyadari masih banyak mahasiswa yang butuh pinjaman guna membayar uang kuliah, Sri Mulyani mengatakan pemerintah saat ini tengah menggodok opsi student loan.
"Saat ini terkait dengan adanya mahasiswa yang membutuhkan bantuan pinjaman, kami sekarang sebetulnya sedang membahas dalam dewan pengawas LPDP meminta LPDP untuk mengembangkan kemungkinan men-develop yang disebut student loan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (30/1).
Student loan atau pembiayaan pendidikan merupakan pemenuhan biaya kuliah dengan skema cicilan. Skema ini umumnya diterapkan di negara maju.
Biasanya, student loan memiliki persyaratan maupun biaya yang cenderung lebih terjangkau. Selain itu, jangka waktu pelunasannya pun bisa setelah mahasiswa lulus berkuliah dan bekerja.
Meski begitu, Sri Mulyani mengatakan pihaknya tetap melakukan kajian mendalam soal wacana penerapan student loan. Pasalnya, di Amerika Serikat (AS) student loan pun menimbulkan masalah.
Oleh karena itu, pemerintah pun akan merumuskan bagaimana keterjangkauan dari pinjaman agar tak memberatkan mahasiswa. Di sisi lain, skema itu juga bisa mencegah kecurangan.
"Saat ini LPDP sedang membahasnya untuk bisa kemudian kita sampaikan dan kita putuskan dalam dewan pengawas," ujar Sri Mulyani.
(mrh/sfr)
Komentar
Posting Komentar