TPN Respons Pernyataan Jokowi Presiden Berpihak: Publik Sah Bertanya
Yuk, daftarkan email jika ingin menerima Newsletter kami setiap awal pekan.
Jakarta, CNN Indonesia --
Juru Bicara TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aryo Seno menilai publik secara sah berhak untuk bertanya soal etika Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan seorang presiden boleh memihak dan berkampanye dalam Pilpres.
Terlebih, pernyataan itu disampaikan Jokowi di hadapan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1) kemarin.
"Apalagi dalam pernyataan itu, hadir capres Prabowo Subianto. Tentu menjadi sah bagi publik untuk bertanya soal etika juga soal netralitas perangkat negara," ujar Aryo saat dihubungi, Kamis (25/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai presiden, kata dia, mestinya Jokowi berpihak kepada bangsa dan negara sebagaimana yang dilakukan presiden-presiden sebelum era pemerintahan Jokowi.
Ia mencontohkan negarawan yang menjadi teladan yakni Soekarno, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, dan Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, Jokowi juga mengenal sosok mantan Presiden RI tersebut.
"Jangan keberpihakannya dieksklusi di ruang-ruang sempit, karena tugas sebagai seorang kepala negara menyangkut tanggung jawab atas seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya pendukung kelompok tertentu," ujarnya.
Aryo khawatir pernyataan Jokowi terkait keberpihakannya dalam Pilpres 2024 membuat masyarakat tidak lagi percaya dengan demokrasi Indonesia.
"Jangan sampai legacy panjang sejarah demokrasi kita berkembang menjadi distrust," ucap Aryo.
Sebelumnya Jokowi menyebutkan presiden ataupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.
Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma.
Jokowi mengatakan presiden ataupun menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik dan dibolehkan oleh undang-undang untuk berkampanye, asalkan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara.
(lna/isn)
Komentar
Posting Komentar