Alasan Nama Sri Mulyani Tak Masuk Bursa Menteri Kabinet Prabowo-Gibran
Jakarta, CNN Indonesia --
Sri Mulyani kemungkinan besar tak masuk bursa menteri kabinet Prabowo-Gibran. Hal tersebut diungkap Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.
Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo menyebut sosok menteri keuangan era Presiden Jokowi dan SBY itu tak punya kecocokan dengan Prabowo. Keduanya memiliki pandangan yang berbeda.
"Tapi kalau saya sebagai ekonom membaca dan melihat memang chemistry Pak Prabowo dengan Mba Ani (sapaan akrab Sri Mulyani) enggak jalan," ujarnya saat berbincang dengan media, Senin (19/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kendati demikian, ia mengatakan sampai saat ini belum ada susunan kabinet yang siapkan, terutama di bidang ekonomi. Pasalnya, sampai saat ini belum ada pertemuan dari para ketua partai politik.
Menurutnya, susunan kabinet akan disusun setelah ada diskusi antarpara parpol. Diskusi itu kemungkinan akan dilakukan setelah pengumuman resmi hasil Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Biasanya akan ada pembicaraan, kalau sekarang mereka sering bertemu, Pak Prabowo, Pak Airlangga, Bang Zul (Zulkifli Hasan), dan sekarang ada Mas AHY (Agus Yudhoyono) kan. Pasti nanti akan ada pembicaraan dan pengaturan berapa yang parpol dan berapa nonparpol," jelasnya.
Yang jelas, kata Drajad, Prabowo menginginkan 'gerbong-nya' nanti diisi oleh orang-orang yang mempunyai misi sama dalam memajukan Indonesia.
"Tapi pada intinya, Pak Prabowo mengatakan siapa saja yang ingin membantu Indonesia, maka akan masuk (tim kabinet). Tapi kembali lagi, semua keputusan presiden yang dilantik nanti," pungkasnya.
Di tempat terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tidak mau ikut membicarakan sinkronisasi pemerintahan dengan presiden berikutnya.
Ani, sapaan akrabnya, mengatakan ingin mengerjakan tugasnya sebagai menteri keuangan. Ia menyerahkan hal itu kepada Presiden Jokowi.
"Nanti itu Bapak Presidenlah ya. Aku enggaklah, aku ngurusin APBN aja," kata Ani di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/3).
Meski begitu, Ani mengakui sinkronisasi pemerintahan adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Menurutnya, harus ada pembahasan antara pemerintah Jokowi dengan presiden berikutnya.
Dalam pertemuan dengan Jokowi kemarin (19/2), Sri Mulyani mengaku mendapat sejumlah arahan. Salah satunya terkait transisi kepemimpinan ke presiden baru.
"Juga mendapatkan arahan mengenai bagaimana untuk menavigasi situasi saat-saat ini ya, terutama pada kondisi transisi supaya bisa berjalan dengan baik," ujarnya.
Akan tetapi, Sri Mulyani enggan membeberkan detail arahan Jokowi tentang transisi pemerintahan.
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul di quick count beberapa lembaga. Akan tetapi, hasil perhitungan resmi baru diterbitkan KPU pada 15-20 Maret 2024.
(ldy/pta)
0 Komentar