Bocoran Tahapan-Skema Pemindahan 12 Ribu PNS ke IKN Versi Menpan RB
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Azwar Anas mengatakan 12 ribu pegawai negeri sipil (PNS) akan pindah ke ibu kota negara (IKN) Nusantara secara bertahap hingga Desember 2024.
ASN itu terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Fungsional, dan Pelaksana dari 38 kementerian/lembaga (K/L).
"Penentuan jumlah pegawai ASN instansi pusat yang akan dipindahkan ke IKN dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan beberapa prinsip, seperti skala prioritas peran atau tugas dan fungsi kementerian/lembaga untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (18/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Azwar mengatakan ada sejumlah tahapan dalam menentukan ASN yang dipindahkan ke IKN. Pertama, Kementerian PAN RB menganalisis dan memfilter K/L dan unit kerja mana saja yang menjadi prioritas pertama dipindahkan ke IKN.
Kedua, masing-masing K/L memilah secara mandiri jabatan dan ASN yang akan dipindahkan.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan pegawai ASN yakni harus menguasai literasi digital, memiliki kemampuan multitasking, serta mampu menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).
Sementara terkait hunian bagi ASN, Azwar mengatakan masih terus berkoordinasi dengan instansi terkait. ASN nantinya mendapatkan unit hunian apartemen ataupun rumah susun yang sifatnya kedinasan sehingga tidak perlu membayar sewa.
Untuk kloter pertama pemindahan pada Juli mendatang, Kementerian PAN RB telah mengusulkan ke Kementerian Keuangan agar ASN diberikan tunjangan pionir. Hal ini sebagai bentuk apresiasi bagi ASN, mengingat pada tahap awal belum tersedia dukungan-dukungan infrastruktur dan kebutuhan pokok di IKN.
"Kami juga terus berkoordinasi untuk memastikan mengenai infrastruktur pendukung seperti ruang kantor, infrastruktur jaringan, dan sistem yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan peran pegawai ASN yang ada di IKN dan efektivitas komunikasi dengan kantor yang masih ada di Jakarta," ucap Azwar.
(fby/agt)
Komentar
Posting Komentar