Film Dirty Vote Dilaporkan ke Polisi, Pakar Hukum UGM: Enggak Masuk Akal
Selasa, 13 Februari 2024 20:26 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Peneliti HAM Universitas Gadjah Mada (UGM) Herlambang Perdana Wiratraman merespons soal Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (DPP Foksi) yang melaporkan tiga pakar hukum dan sutradara film Dirty Vote ke Polda Metro Jaya. Menurut dia,
"Kalau dikaitkan dengan konten, (film itu) penuh saintifikasi. Ada data, ada fakta, bahkan ada analisis, yang itu semua menggunakan istilah-istilah populer dalam kajian ilmu hukum tata negara," kata Herlambang saat mengisi diskusi film di ruang virtual FH UGM, Selasa, 13 Februari 2023.
Herlambang juga menyebut bahwa pelaporan terhadap Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, Bivitri Susanti, beserta Dandhy Laksono selaku sutradara, merupakan bentuk ketidaksiapan pelapor terhadap substansi film ihwal kecurangan Pemilu 2024.
"Pihak-pihak yang keberatan dengan film itu ya bikinlah film-film tandingan, bikinlah produksi pengetahuan yang bisa menandingi data, fakta, dan analisis yang disampaikan ketiga kolega ini," ujarnya.
Doktor hukum lulusan Universitas Leiden, Belanda itu juga menilai pelapor sebaiknya memberikan sanggahan tanpa menempuh jalur pemidanaan. "Enggak masuk akal juga kalau ini dipidanakan karena apa yang disampaikan mengenai kepentingan umum," tuturnya.
Herlambang menjelaskan bahwa konten dalam film itu pada dasarnya merupakan legitimate expression, yakni ekspresi yang seharusnya dilindungi. Dia juga menyebut bahwa seharusnya lembaga-lembaga yang memiliki otoritas perlu menindaklanjuti penemuan dugaan kecurangan dalam film itu. "Harusnya berterima kasih pada para pekerja yang memproduksi film ini," ucapnya.
Tak hanya itu, pakar HAM itu juga menyebut potensi pembungkaman kebebasan akademisi karena basis konten film Dirty Vote berdasarkan hasil penelitian. Kebebasan berkesenian, jelas Herlambang, juga akan terampas lewat pelaporan film ini. "Karena ini adalah film, bagian dari art, yang harus dilindungi," katanya.
Berita terkait
Pelaporan 3 Pakar Hukum dan Sutradara Dirty Vote ke Polisi, Bambang Widjojanto: Bentuk Kriminalisasi
5 menit lalu
Bambang Widjojanto sebut pelaporan 3 pakar hukum dan sutradara Dirty Vote ke polisi, sebagai tindakan kriminalisasi melawan hukum dan konstitusi.
Kata Luhut Soal Film Dirty Vote: Siapa Sih Sekarang Mau Curang?
19 menit lalu
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menuding terdapat kebohongan di film Dirty Vote.
Terkini: Begini Kata Airlangga, Sri Mulyani, Erick Thohir, dan Sandiaga Usai Nyoblos Pemilu
1 jam lalu
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mencoblos di TPS 05 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Dirty Vote Sebut Kampanye Terselubung, Erick Thohir: Saya Tidak Mau Komentar
2 jam lalu
Tanggapan Menteri BUMN Erick Thohir soal film dokumenter Dirty Vote yang menyinggung tentang kampanye terselubung sejumlah menteri termasuk dirinya.
Presiden Jokowi Bilang Belum Nonton Film Dirty Vote
2 jam lalu
Presiden Jokowi seusai mencoblos di Gambir mengatakan ia belum menonton film dokumenter Dirty Vote yang kini menjadi sorotan banyak orang.
Anies Baswedan dan Cak Imin Dilaporkan ke Bawaslu Usai Komentari Film Dirty Vote, Kok Bisa?
3 jam lalu
Anies Baswedan dan Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu setelah memberikan komentar film Dirty Vote. Siapa yang melaporkan?
Ramai-ramai Laporkan Connie Bakrie dan 3 Pakar Hukum - Sutradara Dirty Vote di Ujung Pemilu 2024
3 jam lalu
Masa tenang Pemilu 2024, beberapa pihak justru gencar melapor ke polisi. Connie Bakrie serta 3 Pakar Hukum dan Sutradara Dirty Vote pun dilaporkan.
Ketua BEM Unair: Tak Ada yang Boleh Lemahkan Demokrasi Hari Ini
3 jam lalu
Ketua BEM Unair memberikan tanggapan terhadap berbagai kondisi pelemahan demokrasi belakangan ini.
Inilah Daftar 10 Link Twibbon Coblosan Pilpres 2024 Hari Ini
4 jam lalu
Daftar 10 link twibbon coblosan Pilpres 2024 yang dapat Anda gunakan untuk menunjukkan dukunganmu pada Pemilu 2024.
Muncul di Film Dirty Vote: Seluk-beluk Isitilah Politik Gentong Babi di Pemilu
5 jam lalu
Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, di film Dirty Vote menjelaskan fenomena ketika bantuan sosial sering dimanfaatkan sebagai alat politik.
Komentar
Posting Komentar