Film Dirty Vote Viral, Todung Mulya Lubis: Kriminalisasi Hanya Membunuh Demokrasi
JAKARTA - Film dokumenter Dirty Vote belakangan menjadi perbincangan hangat hingga tagar #DirtyVote menjadi trending di media sosial X. Film yang berdurasi hampir 2 jam itu menampilkan tiga pakar hukum tata negara yang sangat berintegritas dengan reputasi baik, yakni Zaenal Arifin Mochtar, Feri Amsari, dan Bivitri Susanti.
Mereka mengungkap tentang kecurangan yang sudah terjadi menjelang Pemilu Legislatif dan Pilpres pada 14 Februari 2024 mendatang.
Aktivis Anti Korupsi Todung Mulya Lubis pun mengapresiasi peluncuran film ‘Dirty Vote’ yang hari ini dirilis dan memberikan gambaran kepada masyarakat terkait potensi pelanggaran pada Pemilu 2024.
:extract_focal()/https%3A%2F%2Fimg.okezone.com%2Fokz%2F300%2Fcontent%2F2024%2F02%2F11%2F337%2F2968725%2Ftanggapi-kemunculan-film-dirty-vote-tkn-minta-masyarakat-tak-terprovokasi-PuVb1aRsSF.jpg)
Usai dirilisnya film tersebut, Todung mengingatkan agar kedepannya jangan sampai ada pihak yang terlalu ‘bawa perasaan’ atau ‘baperan’ dengan kritikan. Jika ingin balas mengkritik, harus dilakukan dengan cerdas tanpa kriminalisasi.
“Banyak orang baperan kalau dikritik. Sikap ini berbahaya. Kalau tidak setuju dengan film itu, bantah saja dengan membuat film lain atau dengan argumen yang baik. Kritik harus dibalas dengan kritik. Jangan kemudian melaporkannya ke polisi, karena kriminalisasi hanya akan membunuh demokrasi, menghambat kreativitas dan mematikan industri kreatif,” tegas Todung dalam konferensi pers di Media Center TPN di Cemara, Jakarta, Minggu (11/2/2024).
:extract_focal()/https%3A%2F%2Fimg.okezone.com%2Fokz%2F300%2Fcontent%2F2024%2F02%2F11%2F337%2F2968723%2Ftkn-bilang-film-dirty-vote-fitnah-tpn-ganjar-mahfud-jangan-baper-lah-zksMTZ3mVY.jpg)
Todung menilai ‘Dirty Vote’ sangat bagus memberikan literasi politik memahami dinamika yang terjadi. Situasi yang digambarkan dan penjelasannya sejalan dalam pemberitaan di media. Seperti soal pengarahan kepala desa dan intimidasi, atau concern lain soal politisasi bansos, persebaran 20 persen suara sebagai syarat kemenangan pilpres, dan banyak hal lainnya yang dijelaskan dalam film ini.
“Anda boleh tidak setuju dengan ‘Dirty Vote’, tetapi film ini membantu mengedukasi dan meningkatkan literasi politik di Indonesia. Kita ini bisa kuat karena punya demokrasi, dan inilah yang jadi taruhan sebagai sebuah bangsa dan begara,” pungkas Todung.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Menurutnya, apa yang diungkap dalam ‘Dirty Vote’ yang mengarah pada kritik itu bukan menjadi suatu hal yang baru. Hal ini lumrah terjadi dalam situasi apapun. Sehingga, dia tak setuju atas pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman yang menyebut film Dirty Vote sengaja dibuat untuk mendegradasi penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Dengan segala respek, saya tak sependapat dengan yang disampaikan Habiburokhman. Apa yang disampaikannya tak mencerminkan yang dirasakan publik. Kritik atas intimidasi itu sudah ada di mana-mana. Jangan baper dan sedikit-sedikit lapor ke kepolisian, sehingga membuat dalam demokrasi kita jadi tak sehat dan mengalami kemunduran,” kata Todung.
Pada kesempatan yang sama, Hasto menekankan komitmen besar TPN Ganjar-Mahfud dalam menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
"Kalau mau menang gampang, bagi kami enak, tinggal perpanjang saja kekuasaan Pak Jokowi. Tapi kami memilih jalan konstitusi melalui pelaksanaan pemilu yang jurdil, dan bergerak dalam jalan kebenaran,” ungkapnya.
Terkait tuduhan dalam film ‘Dirty Vote’, dia melihat adanya upaya penggunaan kekuasaan secara terselubung, misalnya melalui para penjabat kepala daerah.
“Kami yakin, dalam tiga hari ke depan, pascadukungan besar rakyat pada kampanye akbar Ganjar-Mahfud, akan terjadi perubahan psikologis secara drastis, sehingga mereka yang akan mengintimidasi pun akan ragu. Ini saatnya TNI dan Polri sadar, harus tetap netral dan jangan mau disalahgunakan untuk kepentingan oknum-oknum tertentu yang melanggar konstitusi dan undang-undang,” pungkas Hasto.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
(fkh)
Komentar
Posting Komentar