KontraS Nilai Pelaporan 3 Pakar Hukum di Film Dirty Vote Wujud Pembungkaman
Juli Hantoro
Selasa, 13 Februari 2024 19:20 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS Dimas Bagus Arya menanggapi pelaporan 3 pakar hukum tata negara yang mengisi film Dirty Vote ke Bareskrim Polri.
Dimas menilai pelaporan Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari itu adalah bentuk pembungkaman.
“Film Dirty Vote ini adalah bagian dari edukasi politik dan narasi-narasi kalau ini masa tenang, tidak ada kampanye. Loh, kita atau orang-orang yang bergerak di belakang layar Dirty Vote, sama sekali tak punya kepentingan agenda dengan parpol atau politik kampanye,” kata dia ditemui di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Februari 2024.
Sebab itu menurut dia, semua masyarakat sipil dan warga negara itu punya hak untuk berpartisipasi dalam mencerdaskan kehidupan berpolitik bangsa. Menurut dia, logika semacam itu justru tak bisa ditangkap oleh orang-orang yang meneriaki pemilu damai.
“Kami juga melihat, sebenarnya mereka (pelapor) punya afiliasi yang sangat kuat terhadap salah satu paslon. Ini menunjukkan ada ketakutan atau kepanikan dalam menanggapi kritik atau suara warga,” katanya.
Menurut dia, film dokumenter garapan Dandhy Laksono itu sebaiknya digunakan sebagai partisipasi publik untuk mencerdaskan kehidupan politik secara kolektif. Dimas mengatakan, pelaporan itu menunjukkan bahwa Indonesia melalui pemerintahannya tak pernah mau mengakomodir kritik atau suara-suara warga.
“Pada akhirnya ini semakin memperlihatkan fenomena autokrasi legalisme atau penghukuman berbasis autokrasi itu masih menjadi salah satu senjata untuk melakukan pembungkaman penutupan ruang partisipasi publik,” kata Dimas.
Begitu pula, kata dia, penting meilhat kredibilitas dari tiga pakar hukum itu sebagai narasumber. Begitu juga dengan gerakan partisan, menurut Dimas, perihal adanya anggapan gerakan sektarian atau kecenderungan untuk kemudian mengakomodir pasangan tertentu.
“Terlepas dari mereka (3 pakar hukum) terlibat dalam tim Adhoc (Kemekopolhukam) itu, tujuannya kan sangat-sangat teknokratik. Sangat bertujuan pembenahan sistem hukum, sistem peradilan, juga sistem kehakiman di Indonesia yang sudah sangat bobrok,” kata dia.
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (DPP Foksi) resmi melaporkan sutradara dan tiga pakar hukum tata negara yang menjadi pemeran dalam film dokumenter Dirty Vote ke Mabes Polri.
“Kami sedang usaha laporkan. Kemarin kami telah laporkan hanya saja kekurangan berkas. Hari ini kami melengkapi berkas," kata Ketua Umum Foksi, M. Natsir Sahib, dalam pesan tertulisnya kepada Tempo, Selasa, 13 Februari 2024.
Natsir menilai film Dirty Vote yang membahas kecurangan Pemilu 2024 telah merugikan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang ikut berkontestasi. Dia menduga ada pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh keempat orang itu, terlebih film itu dirilis pada masa tenang menjelang hari pencoblosan.
"Di masa tenang memunculkan film tentang kecurangan Pemilu yang bertujuan membuat kegaduhan dan menyudutkan salah satu capres, itu bertentangan dengan UU Pemilu," ujarnya.
BAGUS PRIBADI | SAVERO ARIESTIA WIENANTO
Ketua BEM Unair memberikan tanggapan terhadap berbagai kondisi pelemahan demokrasi belakangan ini.
Muncul di Film Dirty Vote: Seluk-beluk Isitilah Politik Gentong Babi di Pemilu
1 jam lalu
Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, di film Dirty Vote menjelaskan fenomena ketika bantuan sosial sering dimanfaatkan sebagai alat politik.
3 Anatomi Kecurangan Pemilu Dibeberkan di Film Dirty Vote, Singgung Praktek Politik Gentong Babi
2 jam lalu
Sejumlah poin di film Dirty Vote, dari kecurangan melalui penunjukan 20 PJ gubernur dan kepala daerah hingga penyaluran Bansos yang berlebihan.
Top 3 Tekno Tempo: Akun Dirty Vote yang Sempat Hilang di Youtube Masih Bisa Diakses, BMKG Prediksikan Hujan pada Malam Menjelang Pemilu 2024, Siswa SDN Belajar Daring Saat Banjir di Demak
2 jam lalu
Topik tentang film Dirty Vote yang sulit ditemukan melalui mesin pencarian YouTube menjadi berita terpopuler Top 3 Tekno hari Ini.
Koalisi Masyarakat Sipil Anggap Laporan Terhadap Pemeran dan Sutradara Film Dirty Vote ke Polisi sebagai Pembungkaman dan Kriminalisasi
3 jam lalu
Alih-alih memidanakan pihak yang terlibat dalam film Dirty Vote, berbagai lembaga pengawas seharusnya memproses fakta kecurangan Pemilu 2024.
Film Dirty Vote Sedot Perhatian Publik, Ada Adegan Salah Sebut hingga Iming-iming Politisi
4 jam lalu
Zainal Arifin Mochtar menuturkan, ada beberapa kesalahan produksi saat pembuatan film Dirty Vote.
Respons Ma'ruf Amin, Zulhas, Airlangga, Bawaslu, dan KPU Soal Dirty Vote
12 jam lalu
Ini kata mereka soal film Dirty Vote.
Mereka yang Dilaporkan di Masa Tenang Pemilu 2024
12 jam lalu
Masa tenang Pemilu 2024 diramaikan dengan pelaporan sejumlah orang ke penyelenggara Pemilu hingga ke Kepolisian
3 Pakar Hukum dalam Dirty Vote Dilaporkan ke Polisi, TPN Ganjar-Mahfud: Kriminalisasi Bukan Jalan Keluar
13 jam lalu
DPP Foksi sebelumnya resmi melaporkan sutradara dan tiga pakar hukum tata negara yang menjadi pemeran dalam film dokumenter Dirty Vote ke Mabes Polri.
Pemain Dirty Vote Dipolisikan, Zainal Arifin Mochtar: Yang Diam Saja Dilaporkan, Hadapi Saja
13 jam lalu
Sutradara dan tiga bintang Dirty Vote dilaporkan ke polisi akibat karena dalam film yang tayang pada masa tenang kampanye.
Komentar
Posting Komentar