Pemindahan Ibu Kota Dikritisi, Menteri Bahlil Optimistis IKN Bentuk Pemerataan Ekonomi - Beritasatu

 

Pemindahan Ibu Kota Dikritisi, Menteri Bahlil Optimistis IKN Bentuk Pemerataan Ekonomi

Senin, 4 Desember 2023 | 20:54 WIB
MH
WP
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. (Beritasatu.com/Alfida Rizky)

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan perwujudan pemerataan ekonomi.

ADVERTISEMENT

"Pembangunan Ibu Kota Negara adalah bentuk pemerataan pertumbuhan ekonomi," kata Bahlil dalam keterangannya, Senin (4/12/2023).

BACA JUGA

“Karena di situ titik tengah. Titik tengah mendekatkan diri (pemerintah) pada Sulawesi, Bali, NTT, Maluku, Papua dan Jawa juga dekat ke sana,” ujar Bahlil.

ADVERTISEMENT

Bahlil mengaku kecewa ketika ada calon presiden yang mengkritisi pemindahan ibukota ke Kalimantan.

"Ada yang mengatakan akan mengubah bahkan mencabut Undang-Undang Ibu Kota Negara Nusantara. Kata IKN bukan bentuk pemerataan melainkan bentuk ketidakadilan," kata dia.

"Jadi kalau ada calon presiden yang tidak setuju kalau kita pindahkan ibu kota negara, maka dia tidak ingin Kalimantan maju, Sulawesi maju, dan tidak ingin Indonesia timur maju," imbuhnya.

Ia menekankan bahwa pemindahan Ibu Kota ke Nusantara di Kalimantan merupakan perintah Undang-undang dan harus dipatuhi.

"Tadi saya katakan bahwa IKN itu kan perintah Undang-Undang dan itu sudah ada Undang-Undangnya. Dari semua partai yang ada pendukung pemerintah semua mendukung termasuk PKB, itu satu. Yang kedua karena itu perintah Undang-Undang maka wajib pemerintah siapapun wajib akan melakukan IKN," kata dia.

Meski dikritisi keras, Bahlil memastikan akan terus berupaya menarik investor untuk  melanjutkan pembangunan IKN.

“Investasi Agustus 2024, kita akan melakukan upacara di sana. Sekarang hotel bintang lima, sudah jalan dan tidak ada masalah. Bertahap,” tegas dia.

BACA JUGA

Adapun calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengkritisi pemindahan ibukota bukan sebagai bentuk pemerataan. Alasannya, pemindahan IKN hanya akan menciptakan sebuah kota baru yang memiliki ketimpangan dengan daerah sekitarnya.

Menurut Anies, pemerataan bisa terjadi jika terjadi peningkatan di setiap daerah di Indonesia, bukan hanya satu titik saja. 

Komentar

Opsi Media Informasi Group

Baca Juga (Konten ini Otomatis dan tidak dikelola oleh kami)

Antarkabarid

Arenanews

Berbagi Informasi

Kopiminfo

Media Informasi

Opsi Informasi

Opsiin

Opsitek