Singgung UU Cipta Kerja, Ganjar Bikin Kaget dan Nyinyir Netizen
Netizen kaget sekaligus nyinyir usai muncul pengakuan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo terkait permintaan buruh untuk merevisi UU Cipta Kerja di debat terakhir capres.
Pada debat kelima capres-cawapres atau debat terakhir capres, di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (4/2), Ganjar, dalam penyampaian visi-misinya, mengaku sempat berdialog dengan para buruh yang memintanya untuk mengkaji ulang UU Cipta Kerja.
"Tolong Pak, segera review Undang-undang Cipta Kerja. Karena ini yang perlu mendapatkan keseimbangan dengan nasib kami," ungkap Ganjar dalam debat itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat Juga :
Isu UU Ciptaker ini dominan memicu emosi surpirse (kaget) dari netizen berdasarkan analisis percakapan di Twitter atau X pada Minggu (4/2) selama debat berlangsung.
ADVERTISEMENT
Kekagetan sendiri jadi emosi kedua yang signifikan terkait Ganjar dengan 1.900-an unggahan, nomor dua di bawah joy (senang) dengan 12.600-an unggahan.
"Kaget Ganjar menyebut UU Cipta Kerja," menurut paparan Lembaga analis media sosial Drone Emprit.
Lihat Juga :
Netizen tertangkap tak menyangka Ganjar bakal menyinggung UU Ciptaker yang all out digolkan pemerintahan Jokowi, yang sebelumnya diusung oleh PDIP partai asal Ganjar.
"Wow, Ganjar is the first one mentioning revisi UU Cipta Kerja. Did not see it coming," kicau akun @nabiylarisfa.
Namun demikian, Drone Emprit mengungkap pengakuan Ganjar ini sempat dianggap blunder oleh netizen.
"Blunder bahas revisi UU Cipta Kerja padahal fraksinya yang menggolkan," ungkap Founder Drone Emprit Ismail Fahmi dalam kicauannya di Twitter, Senin (5/2).
Pasalnya, PDIP jadi salah satu fraksi di DPR yang ngotot menggeber UU Ciptaker yang berisi lebih dari 1.200 pasal dan sangat berdampak pada para pekerja hanya dalam tempo enam bulan.
Partainya Ganjar ini jadi salah satu dari tujuh fraksi di DPR yang menyetujui pengesahan RUU Ciptaker ini dalam Rapat Paripurna DPR, Senin (5/10/2020).
Lihat Juga :
Selain PDIP, fraksi di DPR yang mendukung UU 'karpet merah buat investor' ini adalah Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, PKB, PPP, dan PAN. Hanya Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS yang menolak pengesahan RUU Cipta Kerja jadi UU.
"Ganjar lg ngelawak, dia mau revisi uu cipta kerja. Dia lupa partai dia juga ikut andil pengesahan uu tersebut.. Munafik dan naif !" sindir @diavolois.
"Ganjar bilang uu cipta kerja. Dan saya kena dampaknya waktu resign tahun kemarin. Dan UU itupun disetujui oleh dpr, yang mayoritas dari partai pengusung bapak," nyinyir akun @Jihad_AbdiA.
Netizen bahkan menyinggung dugaan kesewenang-wenangan Puan Maharani, Ketua DPR dari Fraksi PDIP, dalam membungkam anggota DPR yang menginterupsi pengesahan UU Ciptaker.
Pada Rapat Paripurna pengesahan RUU Ciptaker menjadi UU itu, Puan diduga mematikan mikrofon anggota Fraksi Demokrat Irwan Fencho saat melakukan interupsi.
Saat Irwan berbicara, pimpinan rapat Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin dari Partai Gokar memberi kode ke Puan untuk memencet tombol.
"Kawan-kawan, kalau mau dihargai tolong menghar...," suara Irwan pun terputus. Azis pun menyudahi sesi, RUU Ciptaker langsung disahkan.
"Kepada seluruh anggota, saya memohon persetujuan dalam forum rapat peripurna ini, bisa disepakati?" tanya Azis saat itu.
"Setujuuuu," seru mayoritas anggota yang hadir.
Lantaran itulah, warganet tak percaya dengan komitmen Ganjar untuk merevisi UU Cipta Kerja.
"Keluar dari mulut kader partai yang dulu partainya mematikan mic di gedung parlemen saat debat UU ciptaker," sindir akun @egharap.
"Sangat meragukan ini. Krna partai yg mengusung dia skrg justru pemilik suara terbanyak dalam pengesahan UU cipta kerja. Dan kita semua masih ingat gimana arogannya mereka saat proses pengesahan," seru akun @debiaguss.
"Kalo pak Anies masih percaya, krna ada PKS disana yg konsisten menolak UU tersebut," lanjutnya.
RUU Cipta Kerja mulai dibahas DPR dan pemerintah pada April 2020.
Sepanjang pembahasannya, RUU Ciptaker menuai banyak penolakan dari masyarakat sipil, buruh, aktivis HAM, pegiat lingkungan, serta gerakan prodemokrasi lantaran merugikan pekerja dan merusak lingkungan.
Namun, DPR dan pemerintah bergeming dan makin melaju. Pada masa pandemi, pembahasan dikebut dan bahkan menggelar rapat di hotel. Enam bulan kemudian, UU tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna DPR.
Sempat dianggap inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK), UU Cipta Kerja tetap sah menjadi UU imbas manuver Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja, Jumat (30/12/2022).
Perppu ini, yang dikeluarkan dengan dalih kondisi global yang tidak menentu, membuat putusan MK gugur. Aturan tersebut kemudian disahkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU.
Komentar
Posting Komentar