P2G Tolak Dana BOS Buat Program Makan Siang Gratis
KOMPAS.com - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menolak program makan siang gratis yang dananya diambil dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
P2G sangat menyayangkan statemen dari Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Prabowo-Gibran terkait makan siang gratis. Karena, dari tim tersebut menyatakan bahwa kebijakan makan siang gratis di sekolah akan diambil dari dana BOS.
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri menyatakan, P2G tegas menolak jika rencana kebijakan makan siang gratis menggunakan dana BOS.
Adapun ada beberapa alasan dirinya menolak. Pertama, sebagian besar dana BOS dipakai untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer.
"Ini sama saja dengan memberi makan gratis siswa dengan cara mengambil jatah makan para gurunya. Sebab ada guru honorer yang hanya mengandalkan dana BOS," ungkap Iman dalam keterangan rilis P2G.
Iman melanjutkan, pada prinsipnya P2G tentu berharap anak-anak Indonesia terpenuhi kebutuhan gizinya.
"Bicara gizi, kami harap gurunya juga mendapatkan asupan gizi. Itu perlu dipertimbangkan juga," jelas dia.
Dia mengatakan, seharusnya skema makan siang gratis, pembiayaannya tidak diambil dari anggaran pendidikan termasuk BOS dari APBN.
Sebab, dengan anggaran APBN yang sekarang saja, belum mampu mensejahterakan guru, memperbaiki fasilitas sekolah, dan memajukan kualitas pendidikan Indonesia.
Untuk sekolah jenjang SD yang berdasarkan data BPS menunjukkan, bahwa 60,60 persen ruang kelas dalam kondisi rusak pada tahun ajaran 2021/2022. Imam menegaskan, justru hal ini yang semestinya menjadi fokus perhatian pemerintah.
"Apalagi kalau harus menanggung beban makan siang gratis. Kita perlu mendiskusikan ini secara serius ketika presiden terpilih nanti sudah ditetapkan KPU," jelas dia.
Iman mengingatkan data menunjukkan bahwa kondisi anggaran dana BOS dari pemerintah pusat itu selalu turun tiap tahun.
"Misalnya dari 2022 ke 2023, dana BOS berkurang hingga Rp 539 miliar. Jadi kalau menggunakan dana BOS, dikhawatirkan akan mengorbankan pembiayaan sektor lain yang lebih esensial dalam belanja sekolah, seperti upah guru honorer," lanjut guru swasta tersebut.
Iman menegaskan, banyak sekolah dasar (SD) yang mengeluhkan dana BOS untuk siswa itu kurang.
Saat ini, setiap anak SD mendapatkan Rp 900.000 per tahun. Jika dihitung, dalam satu hari negara menganggarkan Rp 2.830 per siswa. Namun, hal ini lebih kecil dari anggaran makan siang yang akan ditetapkan Rp 15.000 per siswa.
Makan siang gratis tambah persoalan
Menurut Iman, dengan tren dana BOS yang selalu menurun, maka usulan makan siang gratis dari dana BOS akan menambah persoalan.
Masalahnya, dana BOS selalu turun setiap tahun, alih-alih makan siang gratis, nantinya sekolah tidak bisa membiayai hal apapun.
"Artinya untuk sepiring nasi anak sekolah seharga 15 ribu saja pemerintah belum bisa memenuhinya. Jadi, tidak bisa diambil dari anggaran BOS yang jelas-jelas kurang," pungkas dia.
Komentar
Posting Komentar