Pemerintah Buka 1,28 Juta Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ada Formasi Khusus di IKN
Devy Ernis
Jumat, 15 Maret 2024 17:55 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan fresh graduate yang memiliki kemampuan digital menjadi salah satu sasaran yang akan direkrut pada seleksi CASN 2024. Adapun Kementerian PANRB telah menerima formasi usulan kebutuhan ASN dari berbagai instansi pusat dan daerah sebesar 1,38 juta.
Saat ini formasi yang sudah ditetapkan sebanyak 1,28 juta untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebesar 2,3 juta secara bertahap.
"Pada tahun ini pemerintah membuka ruang untuk fresh graduate yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya, karena tahun ini jumlah rekrutmen CPNS-nya relatif lebih besar dibanding sebelumnya. Tentu pemerintah juga tetap berkomitmen menuntaskan penataan teman-teman honorer,” ujar Azwar Anas di sela-sela rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN 2024, Kamis, 14 Maret 2024 dilansir dari situs KemenPANRB.
ASN yang dimaksud terdiri atas dua kategori, yaitu CPNS yang bisa dilamar oleh fresh graduate serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diperuntukkan bagi tenaga non-ASN dan eks THK-2 yang telah masuk basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Anas mengatakan, pemerintah menyiapkan ASN talenta digital dari kalangan fresh graduate yang akan menjadi akselerator mesin birokrasi dan pelayanan publik. Arah kebijakan rekrutmen ASN talenta digital didesain berdampak pada ekonomi lokal dan nasional, mulai digitalisasi sektor pertanian, perindustrian, pariwisata, produksi UMKM, perdagangan, dan sebagainya.
“Sehingga talenta digital yang akan direkrut bukan hanya pada sektor hilir, seperti digital marketing, tetapi juga di sektor hulu di lini produksi, seperti pertanian dengan e-farming untuk melipatgandakan nilai tambah ekonomi lokal dan nasional,” ujarnya.
Anas mencontohkan, misalnya pada daerah basis pertanian, pemerintah akan merekrut ASN talenta digitalisasi sektor pertanian untuk membantu para petani lokal. Kemudian di daerah basis industri kecil, pemerintah merekrut ASN talenta digital untuk membantu mewujudkan smart factory dan meningkatkan efisiensi industri-industri kecil setempat.
Selain talenta digital, Menteri Anas juga menyampaikan prioritas pemenuhan SDM di bidang Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pemenuhan SDM untuk Ibu Kota Nusantara (IKN).
SDM APIP yang dapat direkrut oleh instansi pemerintah antara lain auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD). "Karena hampir di seluruh daerah sekarang kekurangan auditor, oleh karena itu kami minta auditor dipersiapkan di formasi dengan baik," jelas Anas.
Instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, juga dapat memanfaatkan ketersediaan formasi dengan mengusulkan ASN untuk penyiapan SDM ASN ke IKN. Dengan demikian, usulan formasi mampu memenuhi proyeksi kebutuhan nasional.
Pengisian ASN yang akan ditempatkan di IKN rencananya bersumber dari pemindahan ASN kementerian/lembaga satuan kerja pusat dan formasi CPNS khusus IKN di tahun 2024. Selain itu juga terdapat kebijakan afirmatif untuk memberikan kuota khusus untuk putra-putri terbaik di wilayah Kalimantan Timur serta mutasi pegawai ASN pemda di wilayah Kalimantan Timur.
"Arahan Presiden meminta ada formasi yang dialokasikan untuk IKN, khusus untuk IKN dapat mengajukan afirmasi untuk penduduk setempat," ujarnya.
Berita terkait
Sederet Kritik Rencana Pemerintah Mengizinkan TNI-Polri Duduki Jabatan ASN
1 jam lalu
Rencana pemerintah mengizinkan TNI-Polri mengisi jabatan ASN menuai kritik dari pengamat militer dan organisasi masyarakat sipil.
Saat Ibu Kota Pindah ke IKN Muncul Jabodetabekjur, Apa Hubungannya dengan RUU DKJ dan Dewan Aglomerasi?
3 jam lalu
Perpindahan ibu kota ke IKN melahirkan istilah baru untuk Jakarta yang berkaitan dengan daerah aglomerasi yaitu Jabodetabekjur. Apakah itu?
DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ
4 jam lalu
DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.
Terpopuler: Alasan Jokowi Stop Bansos Beras Juni Tahun Ini, Gibran Klaim Harga Pangan Stabil
7 jam lalu
Terpopuler: Alasan Jokowi Stop stop Bansos beras Juni tahun ini, Gibran klaim bahwa harga pangan mulai stabil.
Baleg DPR Bilang Ada Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif, Apa Artinya?
7 jam lalu
Ketua Baleg DPR berkelakar gagasan Jakarta jadi ibu kota legislatif bisa sejalan dengan para legislator yang enggan pindah kantor ke IKN.
Sandiaga Sebut Investasi di IKN Rp 5,3 Triliun dan akan Terus Bertambah
8 jam lalu
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno jelaskan berbagai upaya untuk menambah investasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di IKN yang saat ini sebesar Rp 5,3 trilun.
Reaksi Ma'ruf Amin hingga Imparsial Soal TNI-Polri Isi Jabatan ASN
8 jam lalu
Imparsial menilai penempatan TNI-Polri di jabatan ASN akan mengancam demokrasi karena melegalisasi kembalinya dwifungsi ABRI.
Otorita IKN Urung Robohkan Rumah Sepekan usai Ultimatum, Warga: Kami Tetap Siaga
12 jam lalu
Suhar mengaku, warga mengantisipasi bila rumah mereka tiba-tiba dirobohkan oleh Otorita IKN.
Jatam Kaltim Duga Otorita IKN Urung Robohkan Rumah Akibat Penolakan Warga
16 jam lalu
Maretasari, pengurus Jatam Kalimantan Timur menduga, Otorita IKN urung merobohkan rumah warga lantaran ramak menuai penolakan warga.
Curahan Warga, Kebun Pisang Mati Akibat Dilewati Pembangunan Jalan Tol IKN
16 jam lalu
Petani kawasan inti Ibu Kota Nusantara akui matinya pohon-pohon pisang milik mereka tersebab pembangunan jalan tol, infrastruktur pendukung IKN.
Komentar
Posting Komentar