PM Malaysia Minta Larangan Politisi Ceramah di Masjid Dihormati
Selasa, 7 Maret 2023 | 18:19 WIB
Oleh: Surya Lesmana / LES
Kuala Lumpur, Beritasatu.com – PM Malaysia Anwar Ibrahim meminta semua pihak untuk menghormati aturan larangan politisi ceramah di masjid dan musala.
Diketahui, presiden Parti Islam Se-Malaysia (PAS) Abdul Hadi Awang pada akhir pekan mengatakan bahwa dia akan terus memberikan khotbah (ceramah) di negara bagian Terengganu di Pantai Timur meskipun ada dekrit dari penguasa negara bagian Sultan Mizan Zainal Abidin yang melarang politisi menyampaikan ceramah agama di masjid. dan musala di sana.
“Masalah izin di masjid, itu berlaku untuk semua orang termasuk Perdana Menteri. Penguasa negara memiliki otoritas dalam hal agama. Ini harus dipahami,” kata Anwar Ibrahim kepada wartawan usai acara di Kementerian Keuangan.
“Dalam menghormati perintah (oleh otoritas agama), saya menghindari berbicara ketika saya berhenti di masjid untuk salat Jumat.”
Anwar Ibrahim menambahkan, alasan keputusan tersebut adalah karena terlalu banyak contoh di mana wacana tentang ceramah agama yang mengandung banyak unsur retorika politik garis keras.
Pada 2 Maret, Dewan Agama Islam dan Adat Melayu (MAIDAM) Terengganu mengumumkan perintah Sultan Mizan , mengatakan bahwa penguasa negara marah karena ada beberapa politisi yang memberikan ceramah tanpa persetujuan dewan.
Beberapa politisi juga memimpin salat Jumat tanpa persetujuan sebelumnya, kata MAIDAM, tanpa menyebutkan siapa politisi atau dari partai mana mereka berasal.
Terengganu saat ini dipimpin oleh partai Islam PAS.
Pada hari Sabtu, Ketua PAS Abdul Hadi berjanji untuk terus memberikan khotbah seperti biasa di Terengganu meskipun ada dekrit sultan.
Ia mengatakan, tidak ada salahnya politisi muslim menyampaikan khotbah di masjid atau musala karena penting bagi pemimpin untuk angkat bicara dalam berbagai hal termasuk politik.
“Kita harus mengerti… ketika kita berbicara tentang Islam, kita tidak dapat memisahkan politik dari agama”.
“Bahkan Nabi Muhammad berbicara tentang politik dalam khotbahnya. Tidak ada yang salah dan kami memiliki kewajiban untuk membicarakannya,” ujarnya seperti dikutip dari The Star.
Pada hari Selasa, Anwar Ibrahim mengatakan bahwa jika Abdul Hadi tidak setuju dengan keputusan tersebut, dia harus menyerahkan memorandum kepada penguasa Terengganu.
Larangan Terengganu atas pembicaraan dan khotbah oleh para pemimpin politik di masjid dan ruang doa mengikuti dekrit serupa di negara bagian selatan Johor awal Januari. Putra Mahkota Tunku Ismail Sultan Ibrahim awal tahun ini telah memerintahkan agar diskusi politik dijauhkan dari masjid dan musala.
Di negara bagian lain, penceramah agama juga telah dilarang atau diberikan peringatan keras terhadap pemberitaan pesan politik di masjid.
Saksikan live streaming program-program BTV di sini
TAG:
0 Komentar