Gedung Putih: Pertempuran di Bakhmut Belum Berakhir, Ukraina Belum Dipukul Mundur
04 April 2023 - 20:25 WIB
Bisnis.com, JAKARTA - Pertempuran untuk merebut kota Bakhmut masih belum berakhir dan Ukraina terus berjuang keras guna mempertahankan daerah tersebut.
Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) John Kirby mengatakan pasukan Ukraina belum dipukul mundur dari kota tersebut. Dia mengatakan paket bantuan untuk Kyiv dapat diberikan minggu ini.
Dilansir dari Aljazeera pada Selasa (4/4/2023), pihak Ukraina juga mengatakan pasukan Rusia masih sangat jauh dari merebut Bakhmut dan pertempuran berkecamuk di sekitar gedung pemerintahan kota di mana kelompok tentara bayaran Wagner mengklaim telah mengibarkan bendera Rusia.
"Bakhmut adalah milik Ukraina dan mereka belum merebut apapun dan sangat jauh dari itu, secara halus," kata juru bicara komando militer timur Serhiy Cherevatiy.
Sebelumnya, kelompok Wagner, yang telah memimpin serangan ke Bakhmut, mengklaim mereka telah merebut balai kota. Meski demikian, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Rusia belum mengkonfirmasi bahwa mereka telah menguasai sepenuhnya kota tersebut.
Pertempuran untuk merebut kota industri Bakhmut telah menjadi pertempuran terpanjang dan paling berdarah dalam serangan Rusia selama setahun di Ukraina. Sebagian besar penduduk Bakhmut yang berjumlah sekitar 70.000 orang melarikan diri dari kota tersebut pada 2022.
Baca Juga
Pasukan Ukraina mengatakan sulit untuk mengatakan berapa banyak warga sipil yang masih tinggal di Bakhmut, dengan perkiraan berkisar antara 1.000-5.000 orang.
Adapun, Di Slovakia, Perdana Menteri (PM) Ceko dan Slovakia mendesak Uni Eropa (UE) untuk memberikan tekanan yang ditargetkan kepada Kremlin dengan tetap berpegang pada sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia setelah menginvasi Ukraina tahun lalu.
Pemerintah Ceko Petr Fiala dan Slowakia Eduard Heger bertemu di kota Trencin, Slovakia barat.
"Penting bagi Uni Eropa dan mitra-mitranya untuk melanjutkan tekanan yang ditargetkan pada Federasi Rusia dan menerapkan sanksi secara menyeluruh," kata kedua perdana menteri.
Mereka juga menilai para sekutu juga harus mencegah melewati sanksi dan menciptakan mekanisme untuk menghukum mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan yang terkait dengan agresi ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Komentar
Posting Komentar