Irak Sahkan APBN 2023 Sebesar Rp2.255 Triliun, Belanja Pegawai Capai Rekor
:extract_focal()/https%3A%2F%2Fimg.inews.co.id%2Fmedia%2F600%2Ffiles%2Finews_new%2F2020%2F01%2F05%2Firak.JPG)
BAGHDAD, iNews.id – Parlemen Irak pada Senin (12/6/2023) ini menyetujui APBN 2023 sebesar 198,9 triliun dinar (sekitar Rp2.255 triliun). Dalam anggaran tersebut, Baghdad mencatatkan rekor pengeluaran untuk gaji pegawainya, di samping berbagai proyek pembangunan untuk bangkit dari kehancuran akibat perang.
Defisit anggaran Irak tahun lalu diperkirakan mencapai rekor 64,36 triliun dinar, lebih dari dua kali lipat defisit anggaran terakhir pada 2021, menurut dokumen anggaran dan anggota parlemen.
Menurut anggota Parlemen Irak, penyusunan anggaran tahun ini didasarkan pada asumsi harga minyak 70 dolar AS per barel dengan proyeksi ekspor minyak sebesar 3,5 juta barel per hari (bph), termasuk 400.000 bph dari wilayah semi-otonom Kurdistan.
APBN Irak 2023 pun menetapkan nilai tukar pendapatan minyak dalam dolar AS sebesar 1.300 dinar per dolar. Kebijakan ini akan tetap berlaku hingga 2025, meski dapat diubah, termasuk harga minyak yang digunakan mengingat ketergantungan Irak yang hampir seluruhnya pada pendapatan minyak.
APBN tahun ini juga menambahkan lebih dari 500.000 pegawai negeri baru. Perekrutan pegawai publik ini sebenarnya bertentangan dengan rekomendasi dari banyak pengamat yang mengatakan Irak harus memperketat kebijakan fiskal.
Anggota Komite Keuangan Parlemen Irak, Mohammed Nouri, mengatakan kepada Reuters bahwa ada lebih dari satu juta pekerja sektor publik yang harus digaji oleh negara, termasuk kontraktor, karyawan harian, dan staf penuh waktu.
Editor : Ahmad Islamy Jamil
Follow Berita iNews di Google News
Ahmed Tabaqchali, seorang peneliti tamu di London School of Economics Middle East Center, menyebutkan jumlah pegawai baru di Irak sekitar 600.000 orang. Menurutnya, ini akan menaikkan total biaya gaji dan pensiun pegawai negeri menjadi lebih dari 58 miliar dolar AS (76 triliun dinar).
“Semakin Anda meningkatkan pengeluaran semacam ini, semakin Anda meningkatkan kerentanan Anda. Harga minyak harus semakin tinggi hanya untuk mempertahankan pengeluaran yang melumpuhkan dan akan menyebabkan semakin banyak pinjaman,” katanya.
Dana Moneter Internasional (IMF) dalam catatan 31 Mei menyatakan, kenaikan tagihan upah pegawai publik akan berkontribusi pada peningkatan defisit dan tekanan keuangan, kecuali kenaikan besar dalam harga minyak.
Untuk mencapai titik impas, Irak membutuhkan harga minyak setidaknya 96 dolar AS per barel. Sementara harga rata-rata pada Mei adalah 71,3 dolar AS per barel. “Kebijakan fiskal yang lebih ketat diperlukan untuk memperkuat ketahanan dan mengurangi ketergantungan pemerintah pada pendapatan minyak sambil menjaga kebutuhan belanja sosial yang kritis,” kata IMF.
APBN Irak 2023 seharusnya disahkan sebelum awal tahun ini. Akan tetapi, sering kali anggara tahunan di negara itu ditunda pengesahannya atau tidak disahkan sama sekali karena ketidakstabilan dan perselisihan politik.
Editor : Ahmad Islamy Jamil
Follow Berita iNews di Google News
Komentar
Posting Komentar