Boni Hargens Nilai KPK Mampu Cegah Politik Uang di Pemilu 2024
:extract_focal()/https%3A%2F%2Fimg2.beritasatu.com%2Fcache%2Fberitasatu%2F960x620-3%2F2023%2F08%2F1690823374-1080x614.webp)
Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mampu untuk mencegah dan mengantisipasi praktik politik uang di Pemilu 2024. Dikatakan, KPK memiliki sumber daya manusia dan instrumen untuk mencegah politik uang.
Hal ini disampaikan Boni Hargens seusai rilis hasil survei LPI terkait kinerja KPK berdasarkan penilaian kelompok kelas menengah intelektual di Aryaduta Hotel, Jakarta, Senin (31/7/2023).
"Survei ini mengonfirmasi institusi KPK masih dipercaya publik. Begitu pula dengan kinerjanya, yang diketuai oleh Firli Bahuri. Meski masih jauh dari sempurna dan situasinya berada dalam dinamika politik yang luar biasa, kalangan menengah intelektual menilai KPK telah bekerja dalam track yang benar,” ujar Boni Hargens.
Boni menilai, pandangan kelas menengah intelektual tersebut menjadi modal bagi bagi Firli Bahuri dan jajaran KPK untuk memperkuat dan memperluas dimensi pencegahan dan edukasi antikorupsi, termasuk politik uang kepada seluruh elemen masyarakat. Terutama, kata Boni, para pihak yang terlibat dalam Pemilu 2024 dan berpotensi melakukan praktik korupsi politik yang fase kritikalnya berada pada momen Pemilu 2024.
“Itu sebabnya, KPK mempunyai andil strategis dan masyarakat menilai Firli masih mampu untuk mengoptimalkan peran KPK lebih jauh lagi. Tinggal memperkuat sinergi dalam konstruksi penegakan hukum dan budaya politik," jelas Boni.
Boni berharap, KPK bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait lainnya agar politik uang bisa dicegah atau diminimalkan pada Pemilu 2024. Bahkan, kata Boni, KPK bisa masif memberikan edukasi politik kepada peserta pemilu baik itu partai politik, caleg, dan pasangan capres-cawapres serta tim kampanyenya untuk tidak menggunakan politik uang demi meraup suara atau mendapatkan keuntungan elektoral.
"Kita berharap pemilu kali ini praktik money politics dapat dicegah melalui penetrasi oleh KPK yang bekerja sama dengan institusi terkait lainnya. Kita berharap pemilu ini benar-benar demokratis, bebas dari kecurangan, terlebih politik uang,” kata Boni.
Hasil survei nasional terbaru LPI menunjukkan mayoritas publik yang berasal dari responden kalangan kelas menengah intelektual, masih puas dengan kinerja KPK. Mereka menilai KPK dapat diandalkan untuk mencegah atau meminimalkan praktik politik uang menjelang dan pada saat Pemilu 2024.
Survei LPI ini dilakukan pada pada 17 Juli hingga 27 Juli 2023 terhadap 800 responden dari kalangan kelas menengah intelektual. Responden ini adalah kelompok masyarakat yang berpendidikan tinggi (S-1, S-2 dan S-3) yang secara sadar dan aktif mengamati kinerja KPK dan memiliki pandangan sendiri terhadap situasi pemberantasan korupsi.
Metode survei yang digunakan adalah purposive sampling, yakni subjek yang diambil sebagai sampel berdasarkan ciri-ciri khusus sehingga diharapkan bisa menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian. Margin of error dari survei sekitar 3,1 persen pada tingkat kepercayaan sekitar 95 persen.
Berdasarkan hasil survei tersebut, sebanyak 26,5 persen responden menilai kinerja Ketua KPK Firli Bahuri cukup baik, lalu disusul kategori baik sebanyak 25,25 persen, sangat baik 23,75 persen, dan belum baik 24,5 persen. Responden umumnya masih berharap agar Ketua KPK Firli Bahuri mempunyai langkah afirmatif dalam mengantisipasi praktik politik uang dalam Pemilu 2024.
Survei LPI tersebut juga menunjukkan bahwa penilaian masyarakat kelas menengah terhadap kinerja institusi KPK sebesar 28,75 persen cukup puas, 25,75 persen puas, 20,5 persen sangat puas dan 25 persen belum puas. Salah satu yang publik puas dengan kinerja KPK karena telah menginisiasi program politik cerdas berintegritas (PCB) terpadu kepada 26 parpol nasional dan lokal Aceh. PCB bertujuan untuk memberikan pembekalan agar parpol sebagai kontestan pemilu mendorong pertarungan ide dan gagasan, serta menghindari praktik politik uang atau money politics dalam Pemilu 2024.
0 Komentar