Junta Militer Myanmar Perpanjang Kondisi Darurat, Pemilu Terancam Ditunda
:extract_focal()/https%3A%2F%2Fimg2.beritasatu.com%2Fcache%2Fberitasatu%2F960x620-3%2F1620693843.jpg)
Yangon, Beritasatu.com - Junta militer Myanmar memperpanjang kondisi darurat negara itu selama enam bulan pada Senin (31/7/2023), yang memungkinan penundaan pemilu. Padahal pemilihan umum ini telah dijanjikan junta untuk digelar, saat tentara tengah berjuang menghadapi penjuang anti-kudeta di seluruh negeri itu.
Myanmar telah dirusak oleh kekerasan mematikan sejak kudeta menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi lebih dari dua tahun lalu. Sejak saat itu, terjadi pergerakan perlawanan menghadapi pemerintahan militer yang berkuasa. Akibatnya, pertempuran terjadi di seluruh wilayah negara itu.
Menurut media pemerintah. Kepala Junta Myanmar, Min Aung Hlaing mengakui bahwa sebagian wilayah negara tidak berada di bawah kendali militer penuh,
Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (NDSC) yang diminta persetujuannya oleh junta untuk memperpanjang keadaan darurat.
"Masa darurat akan diperpanjang enam bulan lagi mulai 1 Agustus", kata media pemerintah mengutip keterangan penjabat Presiden Myint Swe.
Undang Undang Dasar 2008 rancangan militer Myanmar, yang menurut junta masih berlaku, mewajibkan pihak berwenang mengadakan pemilu baru dalam waktu enam bulan sejak status darurat dicabut.
Junta sebelumnya menjanjikan pemungutan suara baru pada Agustus tahun ini.
Min Aung Hlaing mengatakan, pertempuran berlanjut di wilayah Sagaing, Magway, Bago dan Tanintharyi serta negara bagian Karen, Kayah dan Chin.
"Kami perlu waktu untuk melanjutkan tugas kami untuk persiapan sistematis karena kami tidak boleh mengadakan pemilihan yang akan datang dengan tergesa-gesa," katanya dalam pertemuan tersebut.
Komentar
Posting Komentar