Debat Cawapres tentang Pertambangan Ilegal, Gibran: Simpel Saja Cabut IUP-nya! - Beritasatu

 

Debat Cawapres tentang Pertambangan Ilegal, Gibran: Simpel Saja Cabut IUP-nya!

Minggu, 21 Januari 2024 | 20:26 WIB
TR
R
Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pandangannya saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu, 21 Januari2024.
Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pandangannya saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu, 21 Januari2024. (BeritaSatu Photo/Joanito de Saojoao)

Jakarta, Beritasatu.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menyebut untuk mengatasi permasalahan pertambangan ilegal, pemerintah perlu mencabut izin usaha pertambangan (IUP) dari perusahaan yang terlibat. Hal ini diungkapkan Gibran pada debat kedua cawapres, Minggu (21/1/2024).

ADVERTISEMENT

Pernyataan itu dilontarkan Gibran menanggapi jawaban dari cawapres nomor urut 3, Mahfud MD dalam sesi kedua tanya jawab.

"Simpel saja solusinya, IU-nya dicabut, izinnya dicabut. Simpel, karena sesuai UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) dan (4), dan Pancasila sila ke-4 dan ke-5 kita ingin SDA (sumber daya alam) ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat," kata Gibran dalam debat cawapres.

BACA JUGA
ADVERTISEMENT

Gibran menekankan untuk memanfaatkan sumber daya alam Indonesia, perusahaan perlu menggandeng pengusaha lokal, agar masyarakat sekitar turut merasakan dampak manfaatnya.

"Kita ingin perusahaan-perusahaan besar bisa menggandeng UMKM lokal, pengusaha lokal jadi mereka tidak besar sendiri, tetapi ikut membesarkan warga lokal, pengusaha lokal, juga UMKM setempat," kata Gibran dalam debat cawapres.

Sebelumnya, Mafhud menjelaskan permasalahan tambang ilegal sulit diberantas di Indonesia, lantaran banyak perusahaan yang enggan mengungkap data-data secara terbuka.

"Informasinya tertutup. Siapa yang memiliki lahan ilegal di sana. Ketika dibuatkan daftar, tidak ada dalam daftar, sementara ada masyarakat punya data," kata Mahfud dalam debat cawapres.

"Memang permainannya buruk, selalu disembunyikan, ketika orang tahu baru dikeluarkan satu-satu. Tidak ada penyelesaian menyeluruh. Untuk itu keterbukaan informasi tentang data, data menjadi basis untuk penyelesaian," kata Mahfud.

Menanggapi pernyataan Gibran, Mahfud MD yang juga menjabat sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) itu mengakui banyak mafia dalam persoalan izin usaha pertambangan.

"Mencabut IUP itu banyak mafianya. Banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak, sudah putusan mahkamah agung. Bahkan KPK, seminggu lalu menyatakan untuk pertambangan banyak sekali yang ilegal dan itu di-backing aparat-aparat dan pejabat, negara," pungkasnya dalam debat cawapres.

BACA JUGA

Debat keempat Pilpres 2024 mempertemukan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Debat cawapres ini berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024), pukul 19.00 WIB.

Tema debat adalah pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa.

Baca Juga

Komentar