Duterte Tuduh Presiden Filipina Ingin Perpanjang Masa Jabatan dan Pencandu Narkoba

Liputan6.com, Manila - Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyerang Presiden Ferdinand Marcos Jr dengan berbagai tuduhan.

Dalam pidatonya yang sarat sumpah serapah pada Minggu (28/1/2024) malam, Duterte menuduh sekutu Marcos Jr di legislatif berencana mengamendemen konstitusi untuk mencabut batasan masa jabatan. Duterte memperingatkan hal tersebut dapat menyebabkan Marcos Jr digulingkan seperti ayahnya, mendiang diktator Ferdinand Marcos.

Duterte: Presiden Kita Pecandu Narkoba

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. (Ezra Acayan/Pool Photo via AP)

Romualdez, yang merupakan sepupu Marcos Jr, membantah klaim tersebut dan mengatakan bahwa dia ingin konstitusi diamendemen hanya untuk menghapus pembatasan investasi asing.

Marcos Jr sendiri mengaku dia terbuka mengubah ketentuan ekonomi dalam konstitusi, namun menentang perubahan ketentuan yang membatasi kepemilikan asing atas tanah dan industri penting lainnya seperti media.

Konstitusi tahun 1987, yang sarat dengan perlindungan untuk mencegah kediktatoran, mulai berlaku setahun setelah ayah Marcos Jr digulingkan oleh people power yang didukung tentara di tengah tuduhan penjarahan dan kekejaman hak asasi manusia selama pemerintahannya.

Pernyataan keras Duterte memperkuat rumor berbulan-bulan tentang perpecahan politik dengan penggantinya meskipun putri Duterte, Sara, adalah wakil presiden Marcos Jr setelah kemenangan telak mereka dalam pemilu pada tahun 2022.

Dalam beberapa pekan terakhir, para pendukung Duterte dibuat marah oleh laporan kunjungan mendadak penyelidik Mahkamah Pidana Internasional bulan lalu yang menyelidiki pembunuhan yang meluas selama tindakan keras anti-narkoba yang dilancarkan Duterte saat menjabat sebagai presiden. Kunjungan yang dilaporkan belum dikonfirmasi.

Duterte, yang terkenal karena tindakan kerasnya yang menewaskan ribuan tersangka yang sebagian besar adalah orang miskin, menyatakan dalam pidatonya tanpa memberikan bukti apa pun bahwa Marcos Jr pernah masuk dalam daftar tersangka pengguna narkoba.

"Anda, militer, Anda tahu ini, kita punya presiden yang pecandu narkoba," kata Duterte yang disambut sorak sorai beberapa ribu pendukungnya di wilayah selatan Kota Davao.

3 dari 3 halaman

Marcos Kampanyekan Filipina Baru

Badan Pemberantasan Narkoba Filipina mengatakan pada Senin bahwa Marcos Jr tidak pernah ada dalam daftar tersebut, bertentangan dengan klaim Duterte.

Pada tahun 2021 saat menjadi calon presiden, juru bicara Marcos Jr menunjukkan dua laporan dari rumah sakit swasta dan laboratorium kepolisian nasional yang menyebutkan Marcos Jr dinyatakan negatif menggunakan kokain dan sabu.

Marcos Jr dan Duterte memiliki perbedaan mengenai kebijakan luar negeri. Duterte membina hubungan baik dengan Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin semasa menjabat, sementara Marcos Jr lebih memilih Amerika Serikat (AS) karena sengketa wilayah negaranya dengan China di Laut Cina Selatan.

Awal tahun lalu, Marcos Jr mengizinkan perluasan kehadiran militer AS di Filipina berdasarkan pakta pertahanan tahun 2014.

Marcos Jr menggantikan Duterte pada pertengahan tahun 2022 setelah berkampanye dengan janji mengupayakan perubahan haluan ekonomi setelah pandemi COVID-19 dan membawa persatuan di negara yang telah lama dibebani oleh kemiskinan dan perpecahan politik yang mengakar.

Adapun Marcos Jr juga memimpin aksi pada Minggu di sebuah taman tepi laut di Manila, yang menurut polisi menarik sekitar 400.000 orang.

Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk meluncurkan apa yang dikatakan Marcos sebagai kampanye untuk "Filipina baru" dengan mereformasi pemerintahan yang korup dan tidak efisien serta meningkatkan pelayanan publik. Selama pertemuan tersebut, Marcos Jr tidak bersikap konfrontatif dalam menghadapi meningkatnya kritik dari kubu Duterte.

"Filipina baru bukan sekadar slogan," kata Marcos Jr kepada para pendukungnya yang bersorak-sorai. "Bagi mereka yang imajinasinya terlalu panas dan telah diracuni oleh politik beracun, 'Filipina baru' bukanlah Kuda Troya, tidak ada agenda yang disembunyikan."

Kepada para pejabat dan pegawai pemerintah, Marcos menyerukan diakhirinya pelayanan yang lesu kepada masyarakat.

"Panggilan darurat harus ditanggapi tanpa penundaan. Di kantor pemerintahan mana pun, birokrasi harus diganti dengan karpet merah," ujarnya yang disambut tepuk tangan.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Media Informasi

Cari Blog Ini