Jokowi Sebar BLT Baru dari Januari-Maret 2024, Anggaran Disiapkan Rp11,25 Triliun
Senin, 29 Januari 2024 - 18:13 WIB
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengucurkan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp11,25 triliun di awal tahun 2024. Foto/Dok
A A A
JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) bakal mengucurkan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp11,25 triliun untuk 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Rencananya BLT tersebut bakal disalurkan pada tiga bulan pertama tahun 2024 dari mulai Januari hingga Maret.
Terkait kucuran BLT tersebut, Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati menerangkan, bantuan sosial (bansos) untuk 3 bulan diberikan untuk memitigasi risiko pangan.
Terkait kucuran BLT tersebut, Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati menerangkan, bantuan sosial (bansos) untuk 3 bulan diberikan untuk memitigasi risiko pangan.
Baca Juga
"Kalau tiga bulan itu Rp11,25 triliun untuk 18 juta KPM, Januari, Februari, Maret," ungkap Sri Mulyani usai Konferensi Pers Hasil High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (29/1/2024).
Baca Juga
Menurut Sri Mulyani, proses penyaluran BLT itu akan diberikan untuk tiga bulan sekaligus pada bulan Februari. Adapun dalam sebulan pemerintah akan menyalurkan BLT senilai Rp200 ribu, artinya setiap KPM akan mendapatkan total bantuan senilai Rp600 ribu.
"Karena kan ini sudah hampir selesai (Januari) tapi dari Kemensos untuk urusan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)-nya, dan penggunaan data-nya dan appointment terhadap cost. BLT diberikan tiga bulan sekaligus (di Februari), nanti kita lihat kesiapan dari Kemensos," jelasnya.
Terkait darimana anggaran tersebut berasal, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu menambahkan, bahwa total dana BLT tersebut berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan bersifat fleksibel.
"APBN-nya akan tetap bisa fleksibel dan ini tentunya bagian dari strategi kita untuk mengelola APBN itu fleksibel jadi kita memang selalu siapkan seperti beberapa tahun terakhir," paparnya.
"Kita selalu gunakan istilah shock absorber jadi kalau misal ada kebutuhan di masyarakat yang disebabkan gejolak yang kita lihat di pasar global, APBN-nya bisa tetap siap," imbuh Febrio.
Komentar
Posting Komentar