Mahfud Tegaskan Bansos Bukan dari Pemerintah: Itu Bantuan Negara!
Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud Md berbicara soal program bantuan sosial (bansos). Mahfud mengatakan, bansos bukanlah bantuan dari pemerintah melainkan bantuan dari negara.
Ia menjelaskan, penyelenggara negara adalah pemerintah dan DPR. Artinya tidak benar jika bansos dianggap sebagai kemurahan hati seseorang, sebab ada hukum yang mengatur itu.
"Bansos itu bukan bantuan dari pemerintah, tapi bantuan dari negara. Negara itu kalau penyelenggara sehari-harinya adalah pemerintah dan DPR. Berarti bansos itu bukan karena kemurahan seseorang, tapi memang ada di dalam ketentuan hukum," jelasnya dalam acara Tabrak Prof! Semarang, disiarkan YouTube Mahfud MD Official, Kamis (25/1/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak boleh itu dianggap bantuan seseorang yang berakibat bahwa itu dianggap sedekah," lanjutnya.
Adapun dasar hukumnya terdapat dalam pasal 34 ayat 1 UUD 1945. Di situ disebutkan jika fakir miskin dan anak terlantar harus dipelihara oleh negara.
"Itu kewajiban konstitusi pasal 34 ayat 1 yang berbunyi fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara," sebutnya.
Anggarannya lalu disediakan dari APBN, yang dirapatkan oleh DPR dan pemerintah. Oleh karena itu ia menegaskan bansos adalah bantuan negara, bukan pemerintah.
Pada kesempatan itu ia juga menyoroti bansos yang tidak tepat sasaran. Ia menyebut bansos kerap salah alamat, misalnya orang yang sudah meninggal.
"Sehingga ada orang yang sudah mati masih dikirimi, masih tercatat, dikirimi. Ada orang yang sudah bekerja, sudah tidak lagi menjadi orang miskin, sudah pergi dari desanya masih dapat. Itu soal administrasi kependudukan yang harus diperbaiki," tegasnya.
Terkait angka bansos yang nilainya menurun, Mahfud menyebut perlu mempelajari hal ini lebih dulu. Namun jika dipercaya memimpin ia berjanji menyelesaikan masalah tersebut lewat kebijakan.
(ily/das)
Komentar
Posting Komentar