Respons Jokowi Pernyataan Mahfud MD akan Mundur dari Jabatan Menteri Hindari Konflik Kepentingan - Tribun Medan
Respons Jokowi Pernyataan Mahfud MD akan Mundur dari Jabatan Menteri Hindari Konflik Kepentingan
TRIBUN-MEDAN.com - Beginilah tanggapan Presiden Jokowi terkit pernyataan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang akan Mundur dari Jabatan Menteri Hindari Konflik Kepentingan
Jokowi berkomentar singkat saat ditanya mengenai rencana Menteri Koordinator bidang Polhukam Mahfud Md., yang akan mundur dari jabatannya berkaitan dengan Pilpres 2024.
Menurut Jokowi rencana mundur tersebut merupakan hak Mahfud MD.
"Ya itu hak, dan saya sangat menghargai," katanya usai menyaksikan penyerahan sejumlah Alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, (24/1/2024).
Sebelumnya Mahfud MD mendapatkan pertanyaan dari peserta acara Tabrak Prof! di Semarang Jawa Tengah terkait sikapnya sebagai cawapres sekaligus Menko Polhukam RI di tengah indikasi-indikasi kecurangan.
Pertanyaan tersebut juga terkait dengan pernyataan calon presiden nomor urut 1 Ganjar Pranowo yang mengaku telah menyarankannya untuk mundur dari jabatan guna menghindari konflik kepentingan.
Mahfud menegaskan, pernyataan yang disampaikan Ganjar tersebut adalah kesepakatan antara dirinya dan Ganjar.
Kesepakatan tersebut, kata Mahfud, yakni pada saatnya yang tepat dirinya pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik sebagai Menko Polhukam.
Mahfud menjelaskan bahwa isyarat terkait rencana pengunduran dirinya tersebut sudah disampaikan saat debat kedua calon wakil presiden atau debat keempat Pilpres 2024 pada Minggu (21/1/2024) lalu.
Saat itu, kata Mahfud, dirinya telah mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mengangkatnya sebagai Menko Polhukam.
Saat itu, kata Mahfud, dirinya percaya Jokowi memiliki niat yang baik untuk rakyat.
Lantas, setelah mengucapkan terima kasih ia menyatakan akan melanjutkan tugasnya dengan Ganjar yang dinilainya sebagai calon presiden yang pro rakyat.
Ia kemudian mengungkapkan alasannya mengapa sampai saat ini belum mundur sebagai Menko Polhukam.
Pertama, kata dia, aturan tidak melarang hal tersebut.
"Yang kedua, saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak," kata dia saat menghadiri acara Tabrak Prof! di Semarang pada Selasa (23/1/2024) dan disiarkan di kanal Youtube resmi Mahfud MD.
"Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya, meskipun saya cawapres," sambung dia.
Selain itu, ia pun telah meminta kepada pejabat pemerintah daerah yang kenal baik dengannya untuk tidak menjemputnya atau melayaninya ketika berkunjung ke daerah.
Hal tersebut, kata dia, dilakukannya karena tidak mau menggunakan jabatannya untuk memanfaatkan fasilitas kepemerintahan.
Mahfud pun mengaku banyak koleganya yang telah ia promosikan baik menjadi Pangdam, Plt Gubernur, maupun Penjabat Bupati atau Walikota
Namun, ia meminta stafnya untuk tidak menghubungi mereka untuk menjemput, berkomunikasi, atau menjamunya ketika datang ke daerah mereka.
Alasan Mahfud MD Belum Mundur
Terungkap alasan Mahfud MD Belum Mundur Sebagai Menko Polhukam.
Sebelumnya,. Mahfud MD disarankan mundur untuk konsentrasi di Pilpres 2024.
Ganjar Pranowo (Capres urut 3), pasangan Mahfud MD juga telah menyarankannya untuk mundur dari jabatan guna menghindari konflik kepentingan.
Mahfud menegaskan, pernyataan yang disampaikan Ganjar tersebut adalah kesepakatan antara dirinya dan Ganjar.
Kesepakatan tersebut, kata Mahfud, yakni pada saatnya yang tepat dirinya pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik sebagai Menko Polhukam.
Mahfud menjelaskan bahwa isyarat terkait rencana pengunduran dirinya tersebut sudah disampaikan saat debat kedua calon wakil presiden atau debat keempat Pilpres 2024 pada Minggu (21/1/2024) lalu.
Saat itu, kata Mahfud, dirinya telah mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mengangkatnya sebagai Menko Polhukam.
Saat itu, kata Mahfud, dirinya percaya Jokowi memiliki niat yang baik untuk rakyat.
Lantas, setelah mengucapkan terima kasih ia menyatakan akan melanjutkan tugasnya dengan Ganjar yang dinilainya sebagai calon presiden yang pro rakyat.
Ia kemudian mengungkapkan alasannya mengapa sampai saat ini belum mundur sebagai Menko Polhukam.
Pertama, kata dia, aturan tidak melarang hal tersebut.
"Yang kedua, saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak," kata dia saat menghadiri acara Tabrak Prof! di Semarang pada Selasa (23/1/2024) dan disiarkan di kanal Youtube resmi Mahfud MD.
"Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya, meskipun saya cawapres," sambung dia.
Selain itu, ia pun telah meminta kepada pejabat pemerintah daerah yang kenal baik dengannya untuk tidak menjemputnya atau melayaninya ketika berkunjung ke daerah.
Hal tersebut, kata dia, dilakukannya karena tidak mau menggunakan jabatannya untuk memanfaatkan fasilitas kepemerintahan.
Mahfud pun mengaku banyak koleganya yang telah ia promosikan baik menjadi Pangdam, Plt Gubernur, maupun Penjabat Bupati atau Walikota
Namun, ia meminta stafnya untuk tidak menghubungi mereka untuk menjemput, berkomunikasi, atau menjamunya ketika datang ke daerah mereka.
Mahfud mengaku merasa kasihan apabila mereka kemudian dipecat jika menghubunginya.
Karena menurutnya, terdapat fenomenanya di mana pejabat yang dekat-dekat dengan lawan politik akan dipersulit, dipindah, atau dinaikan tapi sebenarnya ditendang ke atas, dan sebagainya.
Akan tetapi, ternyata menurutnya situasinya tidak berimbang karena pihak lain tampak menggunakan jabatan baik dengan dijemput, diantar, dan sebagainya.
"Malah yang terakhir ini, menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga sudah ikut tim sukses. Ya kan? Oleh sebab itu, saya kira percontohan saya ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada satu tugas negara yang harus saya jaga, jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi," kata dia.
"Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya empat setengah tahun lalu dengan penuh ketulusan. Dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula, saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas saya bersama Ganjar Pranowo," sambung dia.
Selain itu, kata Mahfud, ia belum mundur sebagai Menko Polhukam karena terkait dengan strategi partai pengusung melalui TPN.
"Juga menunggu, karena ini menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu. Tidak bisa colong playu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tetapi tidak bisa juga kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya," kata dia.
"Agar saya tidak lebih terikat, dan agar yang lain tahu, kalau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat-pejabat politik," kata dia.
Sebelumnya, sempat berhembus kabar Mahfud akan mengumumkan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam pada hari ini Selasa (23/1/2024).
Kabar tersebut beredar di sejumlah grup Whats App wartawan menjelang malam.
Selain itu, Ganjar Pranowo menyatakan telah menyarankan Mahfud MD mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhuka usai berkunjung ke Pensantren Kebudayaan Ndalem Wongsorogo, di Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).
Diberitkan sebelumnya, menurut Ganjar, ketidaknetralan pejabat publik di pemerintah pusat dan daerah, yang kini menjadi sorotan Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih telah didiskusikan secara intens dengan Mahfud MD.
"Itulah yang sebenarnya sejak awal kami (Ganjar-Mahfud) bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di jabatan publik, baik itu setingkat menteri atau kepada daerah. Mundur atau tidak," kata dia.
Ganjar mengatakan, ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pejabat publik tidak perlu mundur, maka terbuka peluang bagi Mahfud MD juga Prabowo Subianto, yang masih menjabat menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk tetap menjalankan tugas di sela kegiatan kampanye Pilpres 2024.
Ganjar dan Mahfud kemudian mendiskusikan tentang potensi conflict of interest pejabat, baik menteri, gubernur, wali kota, dan bupati aktif untuk tidak mundur dari jabatan meskipun terlibat pada kontestasi Pemilu 2024.
"Ketika keputusannya pejabat publik tidak perlu mundur, dan diperbolehkan, maka ada potensi conflict of interest. Saya dan Pak Mahfud berdiskusi sejak awal soal ini, karena mampu enggak kita menjaga diri bertindak netral dan tidak menggunakan fasilitas negara, sebagia pejabat publik tapi aktif dalam kontestasi Pemilu," kata dia.
Dengan beberapa kejadian akhir-akhir ini, seperti pembagian bantuan sosial (bansos) yang diklaim sebagai kerja dari kementerian tertentu, hingga arahan kepada pejabat di tingkat daerah, Kabupaten/Kota hingga desa untuk mendukung paslon tertentu, dia mengatakan confict of interest tidak terhindarkan.
"Ada yang menggunakan alat transportasi, fasilitas atau program dari pemerintah, alasannya kunjungan kerja tapi ternyata di sana kampanye terselubung, masyarakat bisa menilai tidak netral sampai akhirnya ada laporan koalisi itu," kata Ganjar.
Ia pun menyatakan menyarankan Mahfud untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam untuk menjaga pemilih yang jujur dan adil, serta menghindari conflict of interest.
"Makanya saya sarankan mundur, termasuk untuk Pak Mahfud. Saya sudah diskusi dengan beliau soal ini, agar Pemilu fair mundur lah. Kalau aturan bisa dibuat untuk pejabat publik sebaiknya mundur, maka lebih bagus dan fair. Supaya enggak ada yang klaim bahwa bantuan beras ini punya kementerian, bahwa program ini punya kementerian, itu lebih bagus," kata dia.
(Tribunsolo/tribunnews.com
Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News
Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter
Berita viral lainnya di Tribun Medan
Komentar
Posting Komentar