Soroti Dugaan Kecurangan, Todung Sebut Pilpres 2024 Paling Tak Demokratis Sejak Reformasi 98
Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menyoroti dugaan kecurangan terjadi di Pilpres 2024. (Foto TPN).
JAKARTA, iNews.id - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menegaskan Pilpres 2024 adalah yang paling tidak demokratis sejak reformasi tahun 1998. Sejumlah fakta di lapangan selama masa kampanye menimbulkan kekhawatiran adanya dugaan konspirasi dan kecurangan pada Pilpres 2024.
“Ini Pilpres yang menurut saya, paling tidak demokratis, setelah Reformasi 98,” kata Todung di Media Lounge TPN Ganjar-Mahfud, di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, (17/1/2024).
Baca Juga
Dia menyoroti dugaan kecurangan terjadi di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, seiring munculnya rekaman suara ajakan memilih Prabowo-Gibran, yang diduga dilakukan pejabat setempat. Rekaman tersebut, pejabat setempat, seperti Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Dandim, Polri, dan Pj Bupati Batu Bara, diduga meminta warganya memilih pasangan Calon Nomor Urut 2.
Todung juga merujuk sebuah video yang beredar, berisi konten Kepala Bidang (Kabid) SMP Dinas Pendidikan Kota Medan, yang juga Sekretaris PGRI Kota Medan, Andy Yudhistira, sedang mengajak para kepala sekolah untuk memilih Prabowo-Gibran. Tindakan itu dapat mempengaruhi perilaku para pemilih, yang dikenal sebagai "voting behavior."
Baca Juga
Selain itu, video yang menampilkan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Muhammad Hasbi, yang mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo akan mengangkat jutaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) jika pasangan Prabowo-Gibran menang.
"Fakta membuktikan adanya upaya untuk memenangkan salah satu paslon dan adanya dugaan kecurangan yang telah diamati. Ini dalam masyarakat, yang kita sebut dalam ilmu politik dan patron client, itu bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh patronnya,” kata Todung.
Baca Juga
Di tempat yang sama, Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kritiyanto menyoroti munculnya papan reklame Wali Kota Medan Bobby Nasution bersama Capres 2 Prabowo Subianto. TPN, menurut Hasto, akan melaporkan hal tersebut.
“Itu bukan hanya wali kota, presiden juga tampil di baliho dan tv, terang-terangan mendukung Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ini adalah satu hal yang kita tak pernah bayangkan saat Pilpres. Politically incorrect! Ini sudah mencederai demokrasi di Indonesia,” kata Hasto.
Editor : Faieq Hidayat
Follow Berita iNews di Google News
0 Komentar