Timnas AMIN Soroti Bansos Dipolitisasi Patut Diduga Korupsi: Airlangga Bilang Bansos Bantuan Jokowi - Inilah

 

Timnas AMIN Soroti Bansos Dipolitisasi Patut Diduga Korupsi: Airlangga Bilang Bansos Bantuan Jokowi

Oleh
Share

Ketua Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (THN AMIN) Ari Yusuf Amir (kedua dari kiri). (Foto: Inilah.com/Syahidan)

Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) menyoroti pembagian dana bantuan sosial (bansos) menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diduga dipolitisasi. Ketua Tim Hukum Nasional (THN) AMIN Ari Yusuf Amir menekankan, seharusnya bansos diserahkan langsung ke masyarakat yang berhak menerima tanpa perlu seremonial yang rentan disalahgunakan untuk kepentingan politik.

"Nanti kami sampaikan fakta di lapangan, bagaimana Pak Airlangga membagikan dan mengatakan bahwa ini (bansos) adalah bantuan dari Pak Jokowi. Lalu ada kasus Pak Jokowi membagikan bansos, di belakangnya ada spanduk Gibran," kata Ari di Markas Pemenangan AMIN, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2024).

Dia menegaskan, pembagian bansos untuk kepentingan politik jelas melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran etika berat.

"Menurut pasal 80 ayat (3) UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa pejabat pemerintahan yang terbukti menyalahgunakan wewenangnya dapat dikenakan sanksi administrasi berat. sanksi administrasi berat dapat berupa pemberhentian tetap tanpa memperoleh fasilitas apapun," tuturnya.

Advertisement

Selain itu, pihaknya juga menduga terjadi penyalahgunaan infrastruktur kekuasaan, mencakup dugaan penyalahgunaan anggaran, pelibatan birokrasi, dan penggunaan sarana dan prasarana yang menguntungkan calon presiden tertentu.

"Dugaan itu semakin dipertontonkan secara vulgar tanpa malu-malu kepada publik dan memprihatinkan. Kondisi tersebut patut diduga dapat dikategorikan sebagai praktik korupsi dan diduga merupakan pelanggaran hukum," katanya.

Sebelumnya, Menko Perekonomian yang juga Ketua Pengarah Tim Pemenangan Nasional (TPN) Prabowo-Gibran, Airlangga Hartarto mengingatkan kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mengingat angka 2 dan 4 jelang Pemilu 2024. Hal itu Airlangga sampaikan saat menghadiri acara penyerahan bantuan pangan di NTT.

Ungkapan permintaan itu berawal dari Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi yang menyebut pemerintah pusat untuk kedua kalinya datang langsung ke NTT untuk menyerahkan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram.

Baca Juga:

“Ini kali yang kedua, saya ulangi lagi, ini kali yang kedua pembagian beras yang dilakukan oleh pemerintah pusat di tempat yang sama, yang Desember (bantuan diserahkan) Pak Presiden (Joko Widodo) sendiri, terus hari ini dilakukan oleh Pak Menko,” kata Bupati Manggarai saat acara penyerahan bantuan.

Airlangga, selepas mendengar itu, langsung melempar pertanyaan ke warga.

“Jadi, kalau kali kedua jelas pesannya, kan? Jelas, enggak? Kalau saya ngomong jelas, supaya jalannya juga jelas. Setuju? Lanjutkan? Teruskan?” kata Airlangga di hadapan seratusan warga penerima manfaat yang berkumpul di Gudang Bulog Batu Cermin.

Dalam tahapan Pemilu 2024, angka 2 kerap dikaitkan dengan pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga:

Pasangan calon itu saat ini didukung oleh Koalisi Indonesia Maju, gabungan partai politik yang terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, Partai Amanat Nasional, PSI, PRIMA, Partai Garuda, dan Partai Gelora Indonesia.

Sementara itu, angka 4 kerap dikaitkan dengan nomor urut Partai Golkar di Pemilu 2024. Airlangga saat ini masih aktif menjabat sebagai ketua umum DPP Partai Golkar.
 

Komentar

Opsi Media Informasi Group

Baca Juga (Konten ini Otomatis dan tidak dikelola oleh kami)

Antarkabarid

Arenanews

Berbagi Informasi

Kopiminfo

Media Informasi

Opsi Informasi

Opsiin

Opsitek