Bank Dunia Ikut Bersuara soal Program Makan Siang Prabowo-Gibran
Jakarta, CNN Indonesia --
Bank Dunia ikut berkomentar soal program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Pemerintah Indonesia dinilai perlu merencanakan matang program ini, khususnya soal anggaran.
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen mengatakan pemerintah perlu terlebih dahulu menentukan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut. Kemudian, dibandingkan dengan sumber daya yang dimiliki saat ini.
"Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan," ujar Satu di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (27/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hingga saat ini, ia masih menunggu rincian lebih lanjut program makan siang gratis dari pemerintah.
"Kami masih menantikan (rincian program makan siang gratis). Untuk Indonesia pada dasarnya berpegang pada pagu defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3 persen dari PDB (produk domestik bruto), sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Adapun rincian dari program makan siang dan susu gratis ala Prabowo telah didiskusikan dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.
Program makan siang dan susu gratis merupakan janji yang akan ditawarkan oleh Prabowo-Gibran jika mereka menang dalam Pilpres 2024.
Dalam dokumen visi-misinya, keduanya menjelaskan program ini bertujuan mengatasi masalah stunting dan bakal menyasar siswa pra-sekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren.
Bantuan gizi juga akan diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga.
Program tersebut menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100 persen pada 2029.
Meski belum resmi menjadi pemenang, pemerintah mulai mengambil ancang-ancang melaksanakan program makan siang gratis.
Pemerintah berencana memasukkan anggaran program itu ke dalam Rancangan APBN 2025. Dalam rapat kabinet kemarin, rencana pelaksanaan program ini juga sudah dibahas.
Seusai rapat, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan defisit untuk APBN 2025 dirancang pada rentang 2,45 persen hingga 2,8 persen dari PDB. Artinya, defisit melebar dibandingkan dalam APBN 2024 atau 2023.
Sri Mulyani mengatakan rancangan defisit itu sudah menghitung program yang akan dilaksanakan oleh presiden terpilih.
(del/pta)
Komentar
Posting Komentar