Kemendagri minta pemda koordinasi dengan Bulog bantu salurkan berasantaranews.com
Jakarta (ANTARA) - Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) berkoordinasi dengan Perum Bulog terkait penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di daerah masing-masing.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, Tomsi mengatakan saat ini Bulog terus berupaya menyalurkan beras SPHP ke daerah, seperti melalui pasar tradisional maupun pasar ritel modern, sebagai upaya pengendalian harga.
"Saya sangat berharap teman-teman seluruh pemerintah daerah bisa mengundang Bulog untuk melaksanakan rapat koordinasi di daerah masing-masing dan kami bantu untuk memasifkan penjualan ini, agar dilaksanakan segera. Kalau bisa, mungkin siang hari nanti, sehingga pelaksanaannya besok sudah bisa berjalan," kata Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin.
Baca juga: Bulog pastikan stok beras cukup menghadapi puasa dan Lebaran 1445 H
Berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi indikator perkembangan harga pada pekan keempat bulan Februari 2024, beras menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan di 268 kabupaten dan kota.
Kemudian, disusul cabai merah yang mengalami kenaikan di 241 kabupaten dan kota, serta minyak goreng di 220 kabupaten dan kota.
"Ini tiga komoditas yang naiknya cukup signifikan," ujar Tomsi.
Baca juga: Pj Wali Kota Mojokerto instruksikan ASN beli beras premium Bulog
Sementara itu, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Epi Sulandari menyatakan berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, penyaluran beras SPHP agar dimaksimalkan sebanyak 200.000 ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.
Hingga Minggu (25/2), realisasi itu sudah mencapai 322.930 ton.
"Dengan rata-rata harian sekitar 10.000 sampai dengan 12.000 ton per hari," kata Epi.
Jumlah tersebut disalurkan melalui berbagai skema, baik secara langsung oleh Bulog maupun kerja sama dengan pemda, termasuk pengecer dan distributor.
Baca juga: Bulog: Harga beras di Pasar Johar Karawang turun usai dibanjiri SPHP
Epi menjelaskan Perum Bulog juga memiliki Program "Bulog Siaga" atau siap jaga harga, yaitu berupa penjualan langsung ke konsumen.
Program itu bekerja sama dengan pemda yang penyalurannya berlangsung di kantor-kantor kelurahan, sehingga antrean masyarakat lebih teratur.
"Setiap lokasi kami sediakan tiga sampai empat ton beras SPHP," kata Epi.
Bulog juga memiliki program Sigap SPHP sebagai upaya memperbanyak titik penyaluran beras SPHP ke pengecer-pengecer di pasar tradisional.
Saat ini, sudah tercatat 24.908 pengecer beras SPHP yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah itu terdiri atas 11.086 pengecer di pasar tradisional dan 13.822 pengecer di luar pasar tradisional.
Baca juga: Pemerintah siapkan impor beras tambahan 1,6 juta ton untuk stok CBP
Jakarta (ANTARA) - Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) berkoordinasi dengan Perum Bulog terkait penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di daerah masing-masing.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, Tomsi mengatakan saat ini Bulog terus berupaya menyalurkan beras SPHP ke daerah, seperti melalui pasar tradisional maupun pasar ritel modern, sebagai upaya pengendalian harga.
"Saya sangat berharap teman-teman seluruh pemerintah daerah bisa mengundang Bulog untuk melaksanakan rapat koordinasi di daerah masing-masing dan kami bantu untuk memasifkan penjualan ini, agar dilaksanakan segera. Kalau bisa, mungkin siang hari nanti, sehingga pelaksanaannya besok sudah bisa berjalan," kata Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin.
Baca juga: Bulog pastikan stok beras cukup menghadapi puasa dan Lebaran 1445 H
Berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi indikator perkembangan harga pada pekan keempat bulan Februari 2024, beras menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan di 268 kabupaten dan kota.
Kemudian, disusul cabai merah yang mengalami kenaikan di 241 kabupaten dan kota, serta minyak goreng di 220 kabupaten dan kota.
"Ini tiga komoditas yang naiknya cukup signifikan," ujar Tomsi.
Baca juga: Pj Wali Kota Mojokerto instruksikan ASN beli beras premium Bulog
Sementara itu, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Epi Sulandari menyatakan berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, penyaluran beras SPHP agar dimaksimalkan sebanyak 200.000 ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.
Hingga Minggu (25/2), realisasi itu sudah mencapai 322.930 ton.
"Dengan rata-rata harian sekitar 10.000 sampai dengan 12.000 ton per hari," kata Epi.
Jumlah tersebut disalurkan melalui berbagai skema, baik secara langsung oleh Bulog maupun kerja sama dengan pemda, termasuk pengecer dan distributor.
Baca juga: Bulog: Harga beras di Pasar Johar Karawang turun usai dibanjiri SPHP
Epi menjelaskan Perum Bulog juga memiliki Program "Bulog Siaga" atau siap jaga harga, yaitu berupa penjualan langsung ke konsumen.
Program itu bekerja sama dengan pemda yang penyalurannya berlangsung di kantor-kantor kelurahan, sehingga antrean masyarakat lebih teratur.
"Setiap lokasi kami sediakan tiga sampai empat ton beras SPHP," kata Epi.
Bulog juga memiliki program Sigap SPHP sebagai upaya memperbanyak titik penyaluran beras SPHP ke pengecer-pengecer di pasar tradisional.
Saat ini, sudah tercatat 24.908 pengecer beras SPHP yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah itu terdiri atas 11.086 pengecer di pasar tradisional dan 13.822 pengecer di luar pasar tradisional.
Baca juga: Pemerintah siapkan impor beras tambahan 1,6 juta ton untuk stok CBP
Komentar
Posting Komentar