PDIP Sebut Mensos Risma Tak Terlibat Bansos Jelang Pemilu 2024, Ada Ketidaknyamanan di Kabinet Jokowi - Tempo
PDIP Sebut Mensos Risma Tak Terlibat Bansos Jelang Pemilu 2024, Ada Ketidaknyamanan di Kabinet Jokowi
S. Dian Andryanto
Rabu, 31 Januari 2024 19:01 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat DPP PDIP, Komarudin Watubun, mengakui bahwa Menteri Sosial atau Mensos Tri Rismaharini atau Risma tidak terlibat dalam program pembagian bantuan sosial (bansos) yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelang Pemilu 2024.
Watubun menyatakan bahwa semua informasi saat ini sangat terbuka sehingga informasi seperti bansos sampai hal kecil seperti jarum yang jatuh di istana pun dapat diketahui oleh masyarakat. "Jarum jatuh di istana. Jangan dipikir kita tidak tahu," katanya pada 26 Januari 2024.
Ia menjelaskan bahwa untuk mengawasi distribusi bansos, ia akan menggunakan satuan tugas Cakra Buwana, yang bergerak secara independen dan bukan sebagai perwakilan dari partai politik. Watubun menekankan niatnya untuk segera melaksanakan apel besar Satgas Cakra Buwana.
"Dengan menggunakan ponsel, penglihatan, pikiran, dan pendengaran, semuanya harus digunakan. Demokrasi harus dijaga, jika tidak, kita akan kembali ke nol," ujar Watubun.
Watubun juga meyakini bahwa kekuatan besar rakyat tidak dapat dikalahkan. Ia menegaskan pentingnya berharap kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan mengingatkan agar lembaga-lembaga seperti Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), termasuk Mahkamah Konstitusi (MK), harus memahami bahwa mereka lahir sebagai hasil reformasi dan seharusnya mendukung reformasi tersebut.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma bercerita bahwa rapat di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah tidak nyaman. Hasto menyebut ketika mau rapat Bekas Wali Kota Surabaya itu juga diperiksa dulu, meski Hasto tidak menjelaskan pemeriksaan itu dalam bentuk seperti apa.
“Sekarang suasana di rapat kabinet, bahkan ketika mau rapat itu diperiksa, ada unsur-unsur ketidaknyamanan. Tapi tugas untuk rakyat, bangsa dan negara harus melepaskan diri dari berbagai ketidaknyamanan karena untuk mengurus rakyat diperlukan integritas, diperlukan keteguhan dalam prinsip yang dilakukan oleh Bu Risma,” kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin hari ini, 30 Januari 2024.
Pihak Istana kemudian menyangkal kabar pemeriksaan menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyebabkan ketidaknyamanan. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan tidak ada pemeriksaan yang diperketat bagi para menteri untuk mengikuti sidang atau rapat kabinet.
“Semua berjalan seperti biasa sesuai SOP Pengamanan di lingkungan Istana oleh Paspampres,” kata Ari dalam keterangan tertulis pada Rabu, 31 Januari 2024.
Profil Tri Rismaharani
Tri Rismaharini, atau akrab disapa Risma adalah Menteri Sosial dan mantan Wali Kota Surabaya yang menjabat selama dua periode. Dia dilahirkan pada 20 November 1961. Risma telah menjadi bagian dari Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Desember 2020. Sebagai Wali Kota Surabaya, Risma mengepalai pemerintahan pada periode 28 September 2010-28 September 2015 dan 17 Februari 2016-23 Desember 2020.
Keberhasilan Risma tidak hanya mencakup tingkat nasional, tetapi juga membuatnya menjadi kepala daerah perempuan pertama di Indonesia yang beberapa kali masuk dalam daftar pemimpin terbaik dunia.
Dalam pemilihan langsung, Risma menggantikan Bambang Dwi Hartono yang kemudian menjadi wakilnya. Pasangan Risma-Bambang, yang didukung oleh PDI-P, meraih kemenangan pada Pilkada Surabaya 2010 dengan perolehan suara sebanyak 358.187 atau 38,53 persen.
Setelah Bambang mengundurkan diri pada 14 Juni 2013, Risma dilanjutkan oleh Whisnu Sakti Buana dan terpilih secara aklamasi pada 8 November 2013. Ia resmi dilantik pada 24 Januari 2014.
Pada Pilkada Serentak 2015, Whisnu kembali menjadi wakil Risma, dan keduanya memenangkan kembali dengan kemenangan mutlak, meraih 893.087 suara atau 86,34 persen. Mereka dilantik untuk masa bakti 2016-2021 pada 17 Februari 2016 oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Gedung Negara Grahadi, dalam acara yang bersamaan dengan pelantikan 16 bupati/wali kota hasil Pilkada Serentak 2015 di Jawa Timur.
ANANDA BINTANG I TIKA AYU I HENDRIK KHOIRUL MUHID I ADIL AL HASAN I DANIEL A. FAJRI
Berita terkait
Kampus Kritik Jokowi, Ganjar Bilang Jangan Gadaikan Demokrasi untuk Kepentingan Sesaat
33 menit lalu
Menurut Ganjar, demokrasi Indonesia yang telah lama dipupuk harus terus dijaga, khususnya pada kontestasi politik lima tahunan.
Susul Kampus-kampus Lain, Besok Sivitas Akademika Unpad akan Nyatakan Seruan Padjadjaran untuk Kritik Jokowi
53 menit lalu
Sivitas akademika Unpad akan menyatakan sikap berisi kritik terhadap Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Kampus Unpad Dipatiukur pada Sabtu besok.
Sri Mulyani Bekukan Anggaran Kementerian Rp 50 Triliun di 2024
1 jam lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan automatic adjustment terhadap anggaran APBN 2024. Artinya, anggaran belanja kementerian/lembaga yang tidak prioritas dibekukan dan dicadangkan untuk situasi darurat.
Sri Mulyani Disebut-sebut Dapat Tekanan untuk Gelontorkan Bansos Pangan Menjelang Pemilu 2024, Dari Siapa?
1 jam lalu
Sumber Tempo menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ditekan untuk mengalokasikan duit negara untuk bansos pangan.
Gugatan Anak Boyamin Saiman pada Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye Langsung Dicabut, Ada Apa?
1 jam lalu
Hanya berselang beberapa jam gugatan kepada Jokowi soal ucapan presiden boleh kampanye dan memihak langsung dicabut usai didaftarkan
Ramai Sivitas Akademika Kampus Kritik Jokowi Menjelang Pemilu 2024
1 jam lalu
Sejumlah kampus dan sivitas akademika dari UGM hingga UII keluarkan petisi untuk kritisi Jokowi.
Jokowi dan Sri Mulyani Bertemu Berdua di Istana saat Santer Isu Mundur
3 jam lalu
Sri Mulyani diagendakan untuk bertemu dengan Jokowi pada 14.30 WIB.
Jokowi Digugat Rp 30 Juta Oleh Anak Boyamin Saiman soal Ucapan Presiden Boleh Kampanye
3 jam lalu
Presiden Jokowi digugat berkaitan dengan pernyataannya jika presiden boleh kampanye dan memihak dalam Pemilu 2024
Dikritik Sejumlah Sivitas Akademika Kampus, Apa Tanggapan Jokowi?
3 jam lalu
Jokowi memberi tanggapan atas kritikan dari beberapa sivitas akademika yang mengeluarkan petisi karena keberpihakannya dalam Pemilu 2024.
Jokowi Resmi Berhentikan Mahfud Md, Tunjuk Tito Karnavian Jadi Plt Menkopolhukam
4 jam lalu
Mahfud Md yang saat ini menjadi cawapres dalam pemilu 2024, menyerahkan surat pengunduran diri ke Jokowi di Istana Merdeka kemarin sore.
Komentar
Posting Komentar