Ramai Dikritik Sivitas Akademika dari Berbagai Kampus, Jokowi: Hak Demokrasi
Juli Hantoro
Sabtu, 3 Februari 2024 21:45 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi menanggapi ramainya kritik dari sivitas akademika berbagai kampus kepada dirinya. Jokowi menyatakan hal tersebut merupakan hak masing-masing orang untuk mengeluarkan pendapat.
“Ya itu hak demokrasi,” kata Jokowi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Sabtu, 3 Februari 2024 seperti disiarkan melalui keterangan video Sekretariat Presiden. Diketahui, para akademisi dan mahasiswa dari berbagai kampus di Tanah Air menyuarakan kritik kepada Jokowi menyusul pernyataan presiden boleh memihak dan berkampanye dalam Pemilu.
Menurut ayah calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, pernyataan sikap yang disampaikan para sivitas akademika itu tetap harus dihargai sebagai kritik. “Itu harus kita hargai ya,” ucap Jokowi.
Namun, selain menyatakan kritik sebagai hak demokrasi yang harus dihargai, Jokowi tidak berkomentar lebih lanjut. Dia tidak memberi sangkalan atau membahas substansi kritik yang disampaikan para dosen dan mahasiswa itu. Dalam keterangan pers di Kabupaten Bandung, Jokowi hanya memberi jawaban singkat dan normatif.
Sebelumnya, beberapa sivitas akademika kampus, di antaranya Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Andalas (Unand), dan Universitas Indonesia (UI) menyuarakan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi.
Mereka menyampaikan petisi atas keprihatinan yang mendalam atas tindakan penyimpangan dari prinsip demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi sejumlah penyelenggara negara di berbagai lapisan.
Hingga saat ini, beberapa kampus lain pun masih mendeklarasikan pernyataan sikap untuk mengkritik sikap Jokowi itu. Terbaru, sivitas akademika Universitas Padjadjaran (Unpad) menyampaikan kritik mereka pada Sabtu, 3 Februari 2024. Senin, 5 Februari nanti, Universitas Airlangga juga dikatakan bakal memberi pernyataan sikap ihwal persoalan tersebut.
Meski Jokowi tak memberi tanggapan panjang lebar, pihak Istana mengatakan ada upaya mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral melalui deklarasi sejumlah kampus itu.
“Strategi politik partisan seperti itu juga sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan singkat pada Jumat, 2 Februari 2024.
SULTAN ABDURRAHMAN | YUNI RAHMAWATI | DANIEL A FAJRI
Berita terkait
Terpopuler Bisnis: Janji Prabowo Kejar Pertumbuhan Ekonomi Delapan Persen Pakai Cara Jokowi Dianggap Mimpi, Jokowi Bantah Politisasi Bansos
35 menit lalu

Janji Prabowo kejar pertumbuhan ekonomi delapan persen pakai cara Jokowi dianggap mimpi. Jokowi bantah politisasi banjos.
Soal Petisi ke Jokowi, Hasto PDIP: Nurani Perguruan Tinggi Terpanggil Suarakan Demokrasi
9 jam lalu

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut petisi untuk Presiden Jokowi karena keterpanggilan nurani sivitas akademika.
Jokowi Sebut Menkopolhukam Definitif Pengganti Mahfud Md dari Kalangan Nonpartai
10 jam lalu

Presiden Jokowi mengatakan pengganti Mahfud Md sebagai Menkopolhukam bukan berasal dari kader partai politik.
Menjelang Debat Capres, Jokowi Lagi-lagi Komentar soal Serangan Personal
11 jam lalu

Jokowi berujar tak ingin debat capres besok diwarnai serangan personal antara para kandidat. Dia berharap para capres bisa lebih substantif di debat.
Terkini Bisnis: Jokowi Bantah Politisasi Bansos, Luhut Dukung Prabowo karena Mau Hilirisasi
11 jam lalu

Presiden Jokowi membantah mempolitisasi bansos untuk memenangkan capres Prabowo Subianto dan cawapres Gibran Rakabuming Raka, anak sulungnya.
7 Tuntutan Sivitas Akademika Unpad Kritik Jokowi: Ngadek Sacekna, Nilas Saplasna, Ini Artinya
11 jam lalu

Civitas Akademica Unpad nyatakan 7 poin kritik terhadap pemerintahan Jokowi soal nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan memenangkan paslon tertentu.
Daftar Menko Polhukam Selama Pemerintahan Jokowi, Benarkah Mahfud MD Paling Lama Menjabat?
12 jam lalu

Jokowi sebut Mahfud MD merupakan Menko Polhukam paling lama menjabat dalam dua periode pemerintahannya. Betulkah? Siapa Menko Polhukam lainnya?
Profil Ansar Ahmad, Gubernur Kepri yang Sanjung Jokowi
13 jam lalu

Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengajak masyarakat memilih capres yang mau melanjutkan program Jokowi. Ini profilnya.
Mahfud MD hingga Ahok Mundur, Ini Alasan Pejabat Jokowi Hengkang Menjelang Pilpres 2024
13 jam lalu

Mahfud MD mundur, kemudian beberapa pejabat KSP Jokowi pun mengundurkan diri. Terakhir, Ahok hengkang sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.
Bantah Politisasi Bansos untuk Prabowo-Gibran, Jokowi: Sudah Disetujui DPR, Bukan Keputusan Sendiri
13 jam lalu

Jokowi membantah mempolitisasi bansos untuk memenangkan Prabowo-Gibran. Menurut Jokowi program bansos sudah disetujui oleh DPR.
0 Komentar