Rendahnya Jumlah Lulusan S2-S3 terhadap Populasi Produktif
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengaku kaget dengan data rasio jumlah lulusan S2 dan S3 Indonesia terhadap penduduk produktif. Bahkan, jumlah mereka tidak mencapai satu persen dari total penduduk berusia produktif di Tanah Air.
“Rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif itu juga masih sangat rendah sekali kita ini. Saya kaget juga,” kata Presiden Jokowi pada pembukaan Konvensi Kampus XXIX dan Temu Tahunan Forum Rektor Indonesia, di Surabaya, Senin (15/1/2024).
Saat ini rasio penduduk Indonesia lulusan S2 dan S3 hanya 0,45 persen dari jumlah total penduduk produktif berusia 15-64 tahun. Kepala Negara menyebut, angka itu sangat jauh tertinggal dari Malaysia dan Vietnam yang berada di angka 2,43 persen.
“Kejauhan sekali 0,45 sama 2,43. Angkanya memang kelihatannya kecil, tapi kalau dikalikan ini sudah berapa kali,” kata Presiden.
Selanjutnya, "Data Kemendagri, Lulusan S2 dan S3 Masih Rendah"
DATA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tercatat, jumlah penduduk Indonesia pada 2023 mencapai 277,75 juta jiwa. Dari jumlah itu, 21,1 persen penduduk merupakan lulusan SMA dan SMK atau 58,5 juta orang.
Sebanyak, 12,4 juta merupakan lulusan strata satu atau 4,5 persen. Sementara, lulusan strata dua 882 ribu orang atau 0,3 persen, sedangkan lulusan strata tiga 363,3 ribu orang atau sekitar 0,02 persen.
Selanjutnya, "Pemerintah Tambah Anggaran untuk Perkuat Riset"
PEMERINTAH berencana menambah anggaran untuk pendidikan. Hal ini, kata Presiden, untuk memperkuat riset dan mengejar rasio penduduk Indonesia berpendidikan S2 dan S3 yang masih rendah.
"Saya akan rapat dan mengambil kebijakan untuk mengejar ketinggalan. Tidak tahu anggaran dari mana, tapi kita carikan agar S2, S3, usia produktif bisa naik drastis," ujar Jokowi.
Kepala Negara juga memerintahkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi orkestrator penelitian bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Ini untuk merancang kebutuhan riset guna menjawab tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada.
"Itu yang harus mulai digeser bahwa orkestrator boleh BRIN, tapi perguruan tinggi peran untuk research and development-nya harus diperkuat. Karena angkanya jauh sekali dengan negara tetangga," ucapnya.
Selanjutnya, "Minimnya Lowongan Lulusan S2 dan S3 di Indonesia"
MINIMNYA lowongan bagi lulusan jenjang S2 dan S3 di Indonesia menjadi salah satu faktor rendahnya rasio jumlah lulusannya. Hal itu disampaikan Deputi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemnko PMK) Warsito.
Selain itu, gaji yang masih setara dengan lulusan S1 juga menjadi pertimbangan bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Meski demikian, kata Warsito, masyarakat Indonesia harus tetap melanjutkan kuliah ke jenjang lanjutan seperti S2 dan S3.
"Jangan kemudian berpikir untuk apa kita S2, kita S3, tapi ternyata lowongan pekerja S2, S3 masih sangat minim. Untuk apa kita S2, S3, tapi ternyata gajinya masih sama dengan S1," kata Warsito dalam Kongres Beasiswa Indonesia ke-3 di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Kamis (25/1/2024).
Dia mengatakan persoalan lapangan kerja dan gaji lulusan pascasarjana tak boleh menjadi penyangkal semangat. Sebab, studi adalah cara untuk meningkatkan kualitas.
"Jangan sampai kemudian menegasikan semangat-semangat untuk terus bagaimana meningkatkan kualitas SDM, human capital index. Sehingga kemudian bisa memberikan daya ungkit kemajuan bangsa Indonesia," ujarnya.
Selanjutnya, "Angka Partisipasi Kasar S2 dan S3 Masih Rendah"
SEMENTARA Rektor Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Edy Suandi Hamid mengatakan, Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang S2-S3 di Indonesia masih rendah. Ini dipengaruhi standar berkarier.
Menurutnya, banyak perusahaan menerima karyawan cukup dengan persyaratan lulus S1. "Ini karena kultur kita merasa kalau S1 sudah cukup untuk kerja dan berkarier, kecuali untuk pendidik," kata Edy.
"Apalagi dalam dunia kerja nonfungsional lebih melihat pada kinerja. Bukan ijazah,".
Selain itu, biaya pendidikan pascasarjana tidak murah. Terlebih, mereka yang ingin mendapatkan studi ke luar negeri.
"Untuk ambil S2 dan S3 perlu invenstasi tidak sedikit. Bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran kalau ke luar negeri," ujarnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, diperlukan intervensi pemerintah dalam menangani persoalan tersebut. Mengingat, lulusan S2 dan S3 negara tetangga sudah lebih baik dibandingkan dengan Indonesia.
"Sangat jauh kalau kita bandingkan dengan negara tetangga. Utamanya untuk S2 dan S3," ucapnya.
Selanjutnya, "Anggaran Belum Memadai
Komentar
Posting Komentar