Sandiaga Uno: Sinergi Pemerintah dan Dunia Usaha atasi Polemik Pajak Hiburan - Beritasatu

 

Sandiaga Uno: Sinergi Pemerintah dan Dunia Usaha atasi Polemik Pajak Hiburan

Sabtu, 17 Februari 2024 | 06:30 WIB
GV
GV
Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI dan Enggartiasto Lukita, Executive Chairman B-Universe dalam acara Investor Daily Roundtable di Jakarta pada 7 Februari 2024.
Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI dan Enggartiasto Lukita, Executive Chairman B-Universe dalam acara Investor Daily Roundtable di Jakarta pada 7 Februari 2024. (Beritasatu/Fernandez Gunawan)

Jakarta, Beritasatu.com - Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI menjadi narasumber dalam Investor Daily Roundtable yang mengangkat tema “Dinamika Pajak Hiburan dan Investasi Industri Parekraf” acara ini dipandu langsung oleh Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita.

ADVERTISEMENT

Dihadiri oleh para pengusaha dan stakeholders industri pariwisata, berbagai isu menarik dibahas seperti halnya terkait dengan pajak hiburan yang menuai polemik di masyarakat. 

“Polemiknya ini ada di satu pasal, pasalnya itu adalah pasal yang mencakup kepada usaha diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau spa. Spa ini harus dipisahkan dari kategori industri hiburan," Kata Menparekraf Sandiaga Uno di Hotel Mulia Senayan Jakarta pada Rabu (7/2/2024).

BACA JUGA
ADVERTISEMENT

Dalam hal ini pemerintah perlu bersinergi dengan dunia usaha, karena ekonomi Indonesia 90 persen digerakan oleh dunia usaha, sehingga pemerintah perlu memberikan sebuah iklim pengusaha yang kondusif dengan paket-paket kebijakan. 

“Mari kita sama-sama mengenai polemik ini yang sebenarnya sudah diakhiri oleh arahan presiden dan kita langsung bergerak ke daerah, kita harus ciptakan kepastian dan iklim pengusaha yang kondusif bagi teman-teman di daerah,” ungkapnya.

Sementara itu, Menparekraf menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati proses uji materi (judicial review) terhadap ketentuan pajak hiburan sebesar 45-70 persen di Mahkamah Konstitusi (MK). 

“Kami juga sudah ditunjuk resmi oleh Presiden Jokowi sebagai pihak yang nanti akan mewakili pemerintah bersama Menkumham dan Kementerian Keuangan, kita hormati proses hukum,” ungkap Sandi.

Meskipun terdapat polemik seputar pajak hiburan, Sandiaga menyampaikan harapannya untuk terjadinya penguatan sistem perpajakan dan penerimaan daerah di masa yang akan datang. Agar, pembangunan serta penanggulangan kemiskinan dapat dijalankan dengan lebih efektif melalui sistem pajak yang mandiri.

Di sisi lain Menparekraf mengumumkan bahwa target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada tahun 2023 telah berhasil mencapai angka 11,7 juta orang. Peningkatan jumlah kunjungan wisman menunjukkan potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam industri pariwisata. Untuk mengoptimalkan manfaat dari tingginya jumlah kunjungan wisman ini, diperlukan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

BACA JUGA

"Kontribusi ekonomi kreatif ke GDP kita besar. Posisi kita hanya kalah dari Amerika dan Korea, kita sekarang sudah posisi tiga,” terangnya.

Ia juga menyatakan pentingnya mendiversifikasi pusat tujuan pariwisata dengan menggerakkannya ke wilayah-wilayah lain. Sebagai contoh, ia menunjukkan upaya menyebarkan pusat wisata dari Bali Selatan ke wilayah Bali Barat dan Banyuwangi.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti terus berita terhangat dari Beritasatu.com via whatsapp

Baca Juga

Komentar

 Pusatin Informasi 


 Postingan Lainnya