Terkait Gaduh Impor Daging di Bapanas, PKS Minta Orientasinya Harga Terjangkau
Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS, Amin Ak. (Foto: Dok Fraksi PKS DPR).
Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS, Amin Ak menilai sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memastikan stabilitas pasokan maupun harga komoditas pangan, termasuk daging terjangkau dan tidak terlalu mahal bagi publik.
Idealnya, kata dia, harga daging itu dibawah Rp100 ribu per kg. Bahkan Presiden Jokowi pernah menjanjikan harga daging dibawah Rp80 ribu per kg.
"Merujuk data Kementerian Pertanian (Kementan), bahwa defisit daging tahun 2024 ini diperkirakan mencapai 286 ribu ton. Sedangkan angka impor 462 ribu ton itu merupakan usulan pengusaha," ucap Amin kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Jumat (9/2/2024).
Baca Juga:
Ia menyatakan tak masalah kuota impor daging sapi dikurangi, asal pemerintah dapat tetap memastikan stabilitas pasokan dan harga jelang lebaran.
"Karena jumlah impor 145 ribu ton oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu diluar penugasan impor daging kerbau oleh Bulog. Artinya gabungan jumlah kuota impor dan jumlah impor penugasan oleh Bulog, harus bisa menutup defisit sebesar 286 ribu ton," ujarnya.
"Kedua, pemerintah harus bekerja keras dan sungguh-sungguh dalam mengurangi ketergantungan impor," sambungnya.
Baca Juga:
Sehingga, lanjut dia, penentuan kuota impor daging harus berbasis data yang akurat. Impor dilakukan harus sesuai kebutuhan dengan tetap mempertimbangkan keberlangsungan usaha peternakan dalam negeri terutama peternakan rakyat.
"Di sinilah pentingnya akurasi data kebutuhan daging. Saya tidak tahu, apakah benar pemangkasan impor daging, disebabkan impor besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan bansos sebelum dan setelah pilpres hingga selesainya putaran kedua, Juni mendatang," ungkap Amin.
Jika benar, legislator PKS ini sangat menyayangkan. Karena kebijakan tersebut akan membuat rakyat, terutama kelas menengah menderita akibat kenaikan harga daging.
Baca Juga:
"Lagi pula, mengapa bantuan sosial harus dalam bentuk barang? Pengalaman menunjukkan, pengadaan barang untuk bansos seringkali bermasalah, terutama dari sisi kualitas produk dan kewajaran harga pembelian oleh pemerintah," pungkas Amin.
Komentar
Posting Komentar