Timnas Amin Sebut Film Dirty Vote Beri Pendidikan Publik soal Demokrasi Dipermainkan untuk Kepentingan Kelompok - Tempo
Timnas Amin Sebut Film Dirty Vote Beri Pendidikan Publik soal Demokrasi Dipermainkan untuk Kepentingan Kelompok
Minggu, 11 Februari 2024 22:47 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin mengapresiasi film Dirty Vote yang menyoroti berbagai kecurangan di Pemilu 2024. Menurut Juru Bicara Timnas Amin Iwan Tarigan, film tersebut menjadi sumber pengetahuan untuk masyarakat soal politik di Tanah Air.
“Film Dokumenter ini memberikan pendidikan kepada masyarakat bagaimana politisi kotor telah mempermainkan publik hanya untuk kepentingan golongan dan kelompok mereka,” kata Iwan melalui keterangan tertulis pada Ahad, 11 Februari 2024.
Iwan mengapresiasi tiga ahli hukum tata negara yang berperan dalam film besutan sutradara Dandhy Laksono tersebut, yaitu Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari. Iwan menyatakan mereka telah secara terang benderang mengungkap kecurangan yang terjadi dalam proses Pemilu 2024.
Film dokumenter itu, kata Iwan, bisa membantu masyarakat melihat bagaimana penguasa kotor, culas, dan tidak beretika mempermainkan demokrasi untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompoknya. Hal tersebut mencakup para penguasa baik di cabang eksekutif, Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, KPK, KPU, Kepolisian, pemerintah daerah, hingga kepala desa.
Iwan pun meyakini bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa dalam Pemilu kali ini. Kecurangan itu, kata dia, tidak didesain dalam semalam dan juga tidak didesain sendirian. “Tetapi terencana dengan baik dan butuh waktu yang tidak sebentar dan dana yang sangat besar,” ucap dia.
Meski mengatakan kecurangan itu direncanakan banyak orang, Timnas Amin menduga ada satu pihak yang bertanggung jawab atas desain kecurangan yang sudah disusun bersama-sama. “Yakni pihak yang sedang memegang kunci kekuasaan di mana ia dapat menggerakkan aparatur dan anggaran,” kata Iwan.
Timnas Amin pun mengimbau agar masyarakat dapat menghukum orang-orang yang bertanggung jawab atas kecurangan yang masif tersebut. “Kami meminta agar masyarakat menghukum penguasa atas perilaku mereka dan kita harus menyelamatkan demokrasi dan Indonesia dari tangan tangan politisi kotor, jahat, dan culas,” ujar Iwan.
Diketahui, film dokumenter “Dirty Vote” mulai tayang di akun YouTube Dirty Vote para Ahad, 11 Februari 2024. Ada sebanyak 20 lembaga yang terlibat dalam pembuatan film tersebut, di antaranya Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, LBH Pers, YLBHI, dan lainnya.
Adapun Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo-Gibran merespons rilisnya film dokumenter berjudul Dirty Vote.
“Sebagaian besar yang disampaikan film itu adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang bernada asumtif dan sangat tidak ilmiah. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film itu,“ kata Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habiburokhman, di Media Center TKN Prabowo Gibran, Jalan Sriwijaya 1 Nomor 16, Jakarta Selatan, Minggu, 11 Februari 2024.
Selanjurnya: Dituding memiliki tendensi...<!--more-->
Ia merasa film itu memiliki tendensi dan keinginan untuk mendegradasi Pemilu 2024 dengan narasi yang menurutnya sangat dasar. Menurut dia, rakyat juga paham pihak mana yang melakukan kecurangan serta Presiden Jokowi yang berkomitmen menegakkan demokrasi.
“Kalau film itu disampaikan oleh saudara Zainal Arifin Muchtar (Peneliti Hukum Tata Negara UGM) agar rakyat menjadikan film itu sebagai dasar penghukuman, justru kami khawatir rakyat yang akan menghukum mereka. Dengan cara rakyat sendiri,” katanya.
Habiburokhman mengatakan TKN Prabowo-Gibran juga menyoroti pernyataan Akademisi Hukum Universitas Andalas Feri Amsari yang mengatakan penunjukan 20 penjabat kepala daerah di 20 provinsi. “Ini dikaitkan dengan jumlah DPT 140 juta suara yang ekuivalen lebih dari setengah dari jumlah pemilih di seluruh Indonesia. Narasi ini sangat tak ilmiah dan sangat tak masuk akal,” kata dia.
Ia mempertanyakan keabsahan seorang penjabat kepala daerah bisa memastikan seluruh pemilih di daerah masing-masing untuk memilih sesuai yang dikehendaki Presiden Jokowi. “Logikanya bagaimana? Itukan benar-benar narasi yang sangat spekulatif dan lemah secara argumen, makanya jauh dari yang namanya ilmiah. Saya ragu dia doktor, oh belum doktor ya? Jadi ilmunya belum sampai ke tingkat yang filosofis. Cara berpikirnya sangat patut dipertanyakan,” ujar Habiburokhman.
Ia juga meragukan pernyataan ahli hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, yang menyatakan ingin terlibat dalam film ini karena banyak orang yang akan makin paham bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa sehingga pemilu ini tak bisa dianggap baik-baik saja.
“Pernyataan ini benar-benar tak berdasar, tak disebut peristiwa kecurangan yang mana, peristiwa yang mana, apa buktinya. Bagaimana status pelaporannya, dan bagaimana status penanganan perkaranya,” kata dia.
Menurut dia, jika ingin bicara soal kecurangan, maka harus faktual. Habiburokhman mempertanyakan landasan Bivitri bisa mengatakan ada kecurangan. “Apa luar biasanya. Kalau ada satu dua yang melakukan pelanggaran apakah sudah diproses secara hukum. Jadi ini lagi-lagi murni asumsi, ya,” ujarnya.
Pilihan Editor: KPU Bekasi Distribusikan Logistik Pemilu 2024 ke Wilayah Pesisir Gunakan Perahu Pasir
Berita terkait
Film Dirty Vote Narasikan Bawaslu Tak Berani Proses Pelanggaran Kampanye, Rahmat Bagja: Silakan Saja Kritik
14 menit lalu
Bawaslu merespons cuplikan film Dirty Vote soal narasi kegagalan Bawaslu bersikap tegas dalam mengawasi indikasi kecurangan terhadap salah satu paslon.
Terpopuler: Dirty Vote Bongkar Politik Gentong Babi Jokowi, TKN Prabowo-Gibran Tantang Pembuktian Pelanggaran Pemilu
1 jam lalu
Film Dirty Vote membongkar politik gentong babi Presiden Jokowi, TKN Prabowo-Gibran menantang pembuktian pelanggaran Pemilu.
Siapa yang Bertanggung Jawab Membersihkan APK di Masa Tenang Pemilu 2024?
7 jam lalu
Selama periode masa tenang Pemilu 2024 yang berlangsung dari tanggal 11 hingga 13 Februari 2024, APK yang terpasang harus dicopot dari ruang publik.
Kenali Perbedaan Antara DPT, DPTb, dan DPK dalam Pemilu 2024
8 jam lalu
Untuk dapat menggunakan hak pilih di Pemilu 2024 dengan sah, masyarakat wajib terdaftar dalam daftar pemilih yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum.
35 Link Twibbon Pemilu 2024 dan Cara Menggunakannya
9 jam lalu
Untuk memeriahkan Pemilu 2024, Anda dapat menggunakan twibbon Pemilu dengan desain yang berbeda. Berikut ini link twibbon Pemilu 2024.
KPU Bekasi Distribusikan Logistik Pemilu 2024 ke Wilayah Pesisir Gunakan Perahu Pasir
10 jam lalu
KPU Bekasi mendistribusikan logistik Pemilu 2024 dari gudang KPU di Bekasi, Jawa Barat menuju wilayah pesisir menggunakan perahu pasir
AJI dan Mahasiswa Kediri Gelar Mimbar Bebas Darurat Demokrasi
10 jam lalu
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kediri bersama organisasi mahasiswa menggelar mimbar bebas bertajuk 'Darurat Demokrasi' di Kediri, Minggu, 11 Februari 2024.
Mimbar Bebas di Monumen Perjuangan, Mahasiswa Bandung Kritik Kepemimpinan Jokowi
10 jam lalu
Mahasiswa Bandung mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo alias Jokowi terkait Pemilihan Umum dan bantuan sosial.
21.947 TPS Dekat Posko Tim Kampanye, Bawaslu Khawatirkan Terjadi Mobilisasi Massa
10 jam lalu
Bawaslu menyebut ada 21.947 TPS yang berada di dekat posko/rumah tim kampanye peserta pemilu.
Amankan Pemilu 2024, Polri Petakan Potensi Kerawanan Kamtibmas dan Geografis
10 jam lalu
Polri bersama TNI dan seluruh komponen bangsa siap menjaga keamanan proses pemilu hingga tuntas.
Komentar
Posting Komentar