TPN Ganjar soal Film 'Dirty Vote': Jangan Baper - CNN Indonesia

 

TPN Ganjar soal Film 'Dirty Vote': Jangan Baper

CNN Indonesia

Minggu, 11 Feb 2024 19:32 WIB

Menurut Todung Lubis, tak perlu bersikap berlebihan menanggapi dokumenter 'Dirty Vote'. Menurutnya, film itu sekaligus jadi pengingat. (CNN Indonesia/Thohirin)

Jakarta, CNN Indonesia --

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD merespons film dokumenter Dirty Vote yang mengungkap berbagai kecurangan selama Pemilu 2024.

Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menilai temuan yang diungkap dalam film dokumenter tersebut bukan sesuatu yang baru dan sesuai dengan kondisi saat ini. Menurutnya, film Dirty Vote bisa menjadi pengingat soal maraknya pelanggaran di Pemilu 2024.

"Apa yang ditulis atau dibuat dalam film tersebut itu tidak ada yang baru sama sekali," kata Todung saat konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Minggu (11/2).

"Dia mengingatkan kita bahwa pelanggaran dan potensi pelanggaran itu sangat masif terjadi di Indonesia," lanjutnya.

Todung pun menanggapi pernyataan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka soal film tersebut.

Ia tidak sepakat dengan pernyataan Wakil Ketua TKN Habiburokhman yang menilai dokumenter itu berisi fitnah. Todung berharap tidak ada pihak yang bereaksi berlebihan, apalagi hingga melapor ke polisi.

"Film ini menurut saya pendidikan politik yang sangat bagus. Jadi, jangan baper lah, itu saja yang mau saya bilang," ujar Todung.

"Jangan sedikit-dikit melapor ke kepolisian. Ini kan tidak sehat buat kita sebagai bangsa," lanjutnya.

Rumah produksi WatchDoc baru saja merilis film dokumenter terbaru berjudul Dirty Vote. Film yang disutradarai Dandhy Dwi Laksono itu berisi tentang kecurangan-kecurangan di Pemilu 2024.

Film itu menampilkan tiga orang ahli hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar.

"Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi," dikutip dari siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu.

WatchDoc pernah merilis film-film dalam momentum pemilu. Pada 2014, mereka meluncurkan film Ketujuh. Lalu pada 2017, menjelang Pilkada DKI Jakarta, mereka menerbitkan Jakarta Unfair. Pada Pilpres 2019, ada film Sexy Killers.

(frl/tsa)

Baca Juga

Komentar

 Pusatin Informasi 


 Postingan Lainnya