Ada Usulan Sidang Isbat Dihapus, Peneliti BRIN: Menyinggung Perukyat
Jakarta - Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Thomas Djamaluddin merespons usulan penghapusan sidang isbat. Ia menilai hal itu menyinggung ormas yang berpedoman pada pengamal rukyat (pemantau hilal).
"Jadi, kalau mengusulkan sidang isbat ditiadakan, pertama itu seperti menyinggung para pengamal rukyat. Seolah-olah pengamal rukyat jangan diberi tempat, seolah-olah seperti itu," ujar Thomas dalam agenda diskusi media bertajuk Kriteria Baru MABIMS dalam Penentuan Awal Ramadan di kantor BRIN, Jumat (8/3/2024).
Menurut penuturannya, bagi ormas pengamal rukyat, hisab adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan rukyat. Untuk itu, diperlukan sidang isbat sebagai wadah untuk melakukan verifikasi hasil rukyat.
Pasalnya, Thomas menjelaskan, para perukyat tidak berhak melaporkan atau mengumumkan hasil rukyatnya masing-masing. Para perukyat membutuhkan otoritas dalam konteks ini pemerintah untuk melaporkan hasil rukyat. Hal ini didapat melalui sidang isbat.
"Hal yang sama juga dilakukan oleh Indonesia, Arab Saudi, Mesir, Malaysia, dan Brunei. Yang mengumumkan hasil rukyat adalah otoritas, dalam hal ini adalah pemerintah." ujarnya.
Thomas memberi contoh penerapan sidang isbat sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Ia bercerita, meski para perukyat Badui melihat hilal, mereka tidak mengumumkan sendiri hasil pantauannya. Sebaliknya, mereka melaporkann terlebih dahulu kepada Rasulullah SAW.
Sidang isbat juga tujuannya disebut Thomas untuk menyatukan pendapat yang kadang berbeda. Hasil hisab yang berbeda tersebut nantinya akan dimusyawarahkan pada sidang isbat.
Di samping itu, Thomas mengatakan pengusul yang meniadakan sidang isbat seolah tidak memahami makna dari sidang isbat yang menjadi forum musyawarah. "Bukan sekadar menghambur-hamburkan biaya," lanjutnya.
Sebelumnya, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengusulkan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha ditiadakan demi menghemat anggaran negara karena menurutnya, saat ini keuangan negara tidak baik-baik saja.
"Dengan tidak diadakan Isbat, lebih menghemat anggaran negara yang secara keuangan sedang tidak baik-baik saja," kata Mu'ti pada Jumat (8/3/2024), dikutip CNN Indonesia.
Menurut Mu'ti, hasil sidang isbat sudah bisa diprediksi. Ia mengatakan, bahkan pemerintah menggunakan kriteria kesepakatan Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) saat menentukan awal bulan hijriah.
Simak Video "Cerita Irfan Hakim Selalu Kerja Sampai 20 Jam saat Ramadan"
(rah/rah)
Komentar
Posting Komentar