Airlangga Buka Suara Soal Bank Dunia Singgung Program Makan Siang Gratis - BeritaSatu

 

Airlangga Buka Suara Soal Bank Dunia Singgung Program Makan Siang Gratis

Kamis, 29 Februari 2024 | 22:26 WIB
AK
WP
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Kamis 29 Februari 2024.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Kamis 29 Februari 2024. (Beritasatu.com/Arnoldus Kristianus)

Jakarta, Beritasatu.com- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait Bank Dunia yang menyinggung implementasi program makan siang gratis dan susu gratis terhadap defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Pasalnya program tersebut dikhawatirkan turut membebani kinerja APBN 2025.

ADVERTISEMENT

“Yang bilang defisit 3% itu siapa, kan Bank Dunia belum tahu programnya apa,” ucap Airlangga di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (29/02/2024).

Airlangga mengatakan saat melaksanakan pertemuan dengan Bank Dunia pada Selasa (27/02/2024) pihaknya membicarakan peluang dan tantangan perekonomian Indonesia di tengah gejolak perekonomian global. Namun, belum membicarakan dampak implementasi program tersebut terhadap keuangan negara. “Kami bicara mengenai defisit APBN 2025 diproyeksi antara 2,4% sampai 2,8%,” kata Airlangga .

BACA JUGA
ADVERTISEMENT

Hingga saat ini, pemerintah melalui kementerian/lembaga (K/L) terkait terus menggodok anggaran implementasi program makan siang dan susu gratis. “Kami belum memutuskan, rencana nanti diformulasikan kalau simulasinya sudah banyak,” kata Airlangga.

Sebelumnya Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen mengatakan pelaksanaan belanja negara untuk program makan dan susu gratis harus dijalankan dengan memerhatikan kesehatan APBN. Butuh persiapan matang pemerintah khususnya dari K/L agar implementasi program ini tidak memberatkan kinerja fiskal.

BACA JUGA

“Kami berharap Indonesia dapat mematuhi batas atas defisit fiskal yang ditentukan yaitu 3% dari PDB (produk domestik bruto) yang ditentukan dalam undang-undang, dan menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas fiskal,” kata Satu.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti terus berita terhangat dari Beritasatu.com via whatsapp

Baca Juga

Komentar

 Pusatin Informasi 


 Postingan Lainnya