Anggota DPR dorong penambahan BLK atasi persoalan pengangguran
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska mendorong Kementerian Tenaga Kerja dan pemerintah daerah untuk menambah Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mengatasi persoalan pengangguran di Tanah Air.
Menurut Darul dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat, penambahan BLK tersebut dapat memperluas kesempatan masyarakat untuk mempersiapkan diri sebagai angkatan kerja yang kompeten sehingga dapat terserap secara maksimal ke dalam dunia kerja.
"Tentu (mengatasi persoalan pengangguran) dengan bangun BLK," ujar dia.
Darul mencontohkan penambahan BLK perlu dilakukan salah satunya di Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana diketahui tingkat pengangguran terbuka (TPT) di provinsi tersebut pada tahun 2023 masih berada di angka 6,80 persen. Menurut Darul, angka tersebut masih cukup tinggi.
Ia menilai persoalan tingginya angka TPT di Kepulauan Riau disebabkan oleh provinsi tersebut yang merupakan kawasan ekonomi khusus dan daerah investasi.
"Dengan demikian, banyak orang-orang dari daerah lain, terutama dari Sumatera yang cari pekerjaan di sini. Ditambah lagi dengan orang-orang yang dipulangkan dari Malaysia, dari Singapura pulang ke Indonesia, sementara mencari pekerjaan di sini. Tidak segera pulang ke daerah asalnya," jelas dia.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menyatakan transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) yang terus dilakukan kementeriannya sebagai upaya mengurangi kesenjangan keterampilan antara pemberi kerja dan pencari kerja.
"Pelatihan harus didesain menjawab kebutuhan pasar kerja. Itu yang kami lakukan. Makanya kami terus melakukan transformasi," ujar Ida.
Ia pun mengatakan transformasi BLK itu berupa menghubungkan dan mencocokkan (link and match) kebutuhan pemberi kerja dengan pencari kerja. Upaya lain yang dilakukan Kemnaker, yaitu melalui Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri (FKLPI) yang terdapat di balai-balai vokasi.
FKLPI berfungsi sebagai jembatan atau wadah komunikasi antara Lembaga Pelatihan Kerja, khususnya BLK dengan industri dengan mempertimbangkan potensi ekonomi daerah, perkembangan dunia usaha dan teknologi, serta kebijakan-kebijakan pembangunan daerah di mana BLK beroperasi.
Baca juga: Indonesia dan Austria perkuat kerja sama pengembangan BLK
Baca juga: Indonesia-Austria pererat kerja sama pengembangan BLK
Baca juga: Kemnaker siapkan pelatihan kerja kustominasi sesuai kebutuhan industri
Komentar
Posting Komentar