BPH Migas dorong pemda mempercepat program BBM Satu Harga
3 Maret 2024 15:29 WIB
Rapat
Koordinasi Progres Pembangunan Penyalur Program BBM Satu Harga Tahun
2024 Wilayah Sulawesi dan Maluku Utara, di Manado, Sulawesi Utara, Jumat
(1/3/2024). ANTARA/HO-Humas BPH Migas
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH
Migas) mendorong pemerintah daerah (pemda) mempercepat program
pembangunan penyalur bahan bakar minyak (BBM) Satu Harga pada 2024.
Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra dalam keterangannya, di
Jakarta, Minggu, mengatakan masyarakat yang tinggal di wilayah
tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) diharapkan dapat menikmati harga
BBM yang sama dengan kota besar lainnya di Indonesia.
"Program BBM Satu Harga merupakan program yang luar biasa. Melalui
program ini, saudara-saudara kita yang berada di wilayah 3T didorong
untuk meningkatkan ekonominya. Jadi, pembangunan itu tidak hanya di
Jawa, Sumatera atau kota-kota besar lainnya, melainkan kita membangun
gerakan ekonomi dari wilayah luar atau pinggiran agar masyarakat
sejahtera," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Progres Pembangunan Penyalur
Program BBM Satu Harga Tahun 2024 Wilayah Sulawesi dan Maluku Utara, di
Manado, Sulawesi Utara, Jumat (1/3).
Menurut Basuki, yang akrab disapa Tiko, dalam proses pembangunan penyalur BBM Satu Harga terdapat sejumlah tantangan.
Untuk itu, BPH Migas mendorong pemda berperan aktif dalam hal perizinan,
lokasi, dan mitra yang memiliki kemampuan membangun penyalur BBM Satu
Harga.
"Dalam waktu yang tinggal 10 bulan lagi, masih banyak proses yang harus
dilalui untuk mencapai target tahun ini. BPH Migas dan Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ingin menyelesaikan tugas ini
secara tuntas," katanya lagi.
Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi, BPH Migas mengharapkan
dukungan pemda yang nantinya berhubungan langsung dengan calon mitra
atau perwakilan PT Pertamina (Persero), yang berada di wilayah Sulawesi
dan Maluku agar program ini dapat terealisasi sesuai waktu yang sudah
ditentukan.
BPH Migas juga berharap hingga pertengahan Maret 2024,
tantangan-tantangan tersebut dapat segera dituntaskan, termasuk mencari
lokasi dan mitra pengganti yang layak.
"Kalau mitra atau lokasinya tidak mungkin dibangun penyalur, kami segera
cari penggantinya. Ini bukan hanya masalah pemerataan energi, tetapi
hukum ekonominya harus ada, karena investor tidak akan mau membangun
kalau tidak ada pasarnya, daerah itu pasti tidak akan tumbuh secepat
harapan investor atau lingkungan masyarakatnya. Masalah-masalah ini
harus kita selesaikan segera mungkin," ujarnya pula.
Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman menambahkan perlu dilakukan
seleksi yang ketat terkait lokasi maupun kemampuan mitra pengganti, agar
tantangan yang sama tidak terulang lagi. Untuk itu, peran pemda
diharapkan dapat lebih dikembangkan lagi.
"Terutama, dalam mencarikan mitra yang betul-betul mampu membangun penyalur BBM Satu Harga. Jadi, harus ada assessment
yang kuat dari mitra-mitra yang mendaftar, sehingga sekali kita memilih
mitra tersebut, dia akan terus bisa melakukan pembangunan penyalur.
Jika tidak, maka akan terjadi seperti di beberapa daerah,
ditunggu-tunggu tidak juga dibangun, karena kesulitan permodalan,"
ujarnya lagi.
Pemda juga berperan penting menentukan lokasi atau titik penyalur BBM Satu Harga, termasuk potensi pertumbuhan pasarnya.
"Sudah diukur lebih dulu jumlah penduduknya, kira-kira kalau dibangun di
sini maka pengembangnya (mitra) juga akan mau. Artinya, permodalannya
akan bisa dikembalikan sesuai harapan investor dan masyarakat juga
benar-benar terbantu dengan adanya penyalur BBM Satu Harga," kata Saleh
lagi.
Anggota Komite BPH Migas Saleh
Abdurrahman saat Rapat Koordinasi Progres Pembangunan Penyalur Program
BBM Satu Harga Tahun 2024 wilayah Sulawesi dan Maluku Utara, di Manado,
Sulawesi Utara, Jumat (1/3/2024). ANTARA/HO-Humas BPH Migas
Sedangkan, Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief mengharapkan
pembangunan penyalur BBM Satu Harga tahun 2024 semakin menggeliatkan
ekonomi masyarakat. Sinergi semua pihak sangat diharapkan agar program
dapat berjalan sesuai target.
“Pembangunan penyalur BBM Satu Harga diharapkan dapat menggerakkan
perekonomian di daerah 3T. Alhamdulillah, dari daerah-daerah yang sudah
terbangun BBM Satu Harga, sudah ada manfaat nyata yang dirasakan
masyarakat," katanya lagi.
Dalam pertemuan itu, Penjabat Bupati Kabupaten Morotai, Maluku Utara, M
Umar Ali menyatakan komitmennya untuk mendukung program BBM Satu Harga.
Pada 2024, di wilayahnya ditargetkan dapat dibangun tiga penyalur BBM Satu Harga.
"Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang satu sudah
80 persen, lainnya masih proses karena terkendala modal. Saya
berkomitmen untuk menyelesaikan ini. Sepulang dari rapat ini, saya akan
memanggil mereka (calon mitra) dan meminta untuk menyelesaikannya. Kalau
mereka tidak mampu, akan digantikan dengan pihak yang lain. Harapannya,
pembangunan harus tuntas dan beroperasi tahun 2024," ujarnya lagi.
SVP Government Program Management PT Pertamina (Persero) Aris Mulya Azof
mengatakan sejak 2017, Pertamina bersama mitra telah membangun penyalur
BBM Satu Harga sesuai target.
Untuk 2024, tantangan membangun BBM Satu Harga lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun awal karena daerah-daerahnya lebih sulit.
Untuk itu, diperlukan usulan titik lokasi baru secara cepat dan baik
agar target dapat terpenuhi, mengingat pembangunan secara fisik
memerlukan waktu 6-11 bulan.
Rapat yang berjalan secara interaktif dihadiri perwakilan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara, serta Pemerintah Kabupaten
Sula, Sangihe, Halmahera Barat, dan Morotai.
Komentar
Posting Komentar