DPR Ogah Pindah ke IKN: Kantor Kami di Jakarta Lebih Mewah! - Liputan 6

 

DPR Ogah Pindah ke IKN: Kantor Kami di Jakarta Lebih Mewah!

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 19 Mar 2024, 11:50 WIB

Anggota Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi PKS, Hermanto, mengusulkan adanya pembagian wewenang antara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan Jakarta. (Lipputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta Anggota Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi PKS, Hermanto, mengusulkan adanya pembagian wewenang antara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan Jakarta.

Dalam pandangannya, IKN Nusantara sebaiknya menjadi pusat pemerintahan atau eksekutif, sedangkan DPR atau legislatif tetap berada di Jakarta.

Hal ini diungkapkannya dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) lanjutan bersama dengan pemerintah dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dalam Pembahasan DIM RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) di Kompleks Parlemen, Senayan.

Menurut Hermanto, pembagian wewenang ini akan memungkinkan optimalisasi fungsi Ibu Kota Negara sesuai dengan perannya masing-masing.

Dalam pandangannya, IKN Nusantara seharusnya menjadi Ibu Kota Negara Eksekutif, sementara Jakarta tetap menjadi tempat berfungsinya lembaga legislatif.

Gedung DPR di Jakarta Lebih Mewah

Alasannya, bangunan DPR saat ini tergolong megah dan mewah dibandingkan dengan negara lain yang pernah dikunjungi. Oleh karena itu, konsentrasi terhadap fungsi eksekutif sebaiknya ditempatkan di IKN Nusantara.

"Karena bangunan di DPR di sini ini lebih megah, lebih mewah dibandingkan dengan bangunan Legislatif di negara yang pernah kita kunjungi gitu. Sehingga kita konsentrasi, Ibu Kota Negara yang di IKN itu adalah Ibu Kota Negara Eksekutif," ucapnya seperti ditulis, Selasa (19/3/2024).

2 dari 3 halaman

Selanjutnya

Pemandangan Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/5/2022). DPR RI menganggarkan Rp 4,5 miliar untuk pengecatan, waterproofing, dan sejumlah komponen terkait dome Gedung Kura-Kura. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Namun, Hermanto juga menyadari bahwa untuk sementara waktu, lembaga yudikatif masih perlu dipusatkan di Jakarta, sampai pemerintah menemukan wilayah yang lebih cocok untuk penempatan lembaga yudikatif di IKN.

Dalam pandangannya, Jakarta memiliki kekhususan dalam hal fungsi legislatif, di mana kota ini menjadi tempat produksi Undang-Undang. Oleh karena itu, Jakarta menjadi titik pertemuan antara fungsi-fungsi negara, termasuk pemerintah, yang bertemu di DPR.

Selain pertimbangan terkait bangunan dan kekhususan fungsi legislatif, Hermanto juga menyoroti akses masyarakat dalam hal legislasi. Menurutnya, Jakarta merupakan kawasan yang nyaman untuk rapat dan masyarakat juga lebih nyaman saat menyampaikan aspirasi ke DPR.

Bandingkan dengan situasi jika masyarakat harus menyampaikan aspirasi ke IKN, tentu akan memerlukan biaya yang lebih besar. Oleh karena itu, aspek penyampaian aspirasi kepada lembaga legislatif dinilainya lebih optimal dengan kawasan seperti Jakarta saat ini, dibandingkan dengan penyampaian aspirasi ke IKN.

Pengelolaan SDM

Pembagian wewenang ini juga dapat memberikan manfaat dalam hal pengelolaan sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam.

Dengan IKN Nusantara menjadi pusat pemerintahan, pengelolaan sumber daya alam dapat lebih terfokus pada daerah-daerah yang kaya akan potensi alamnya.

Sementara itu, Jakarta sebagai pusat legislatif dapat lebih fokus dalam menghasilkan undang-undang yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, pembagian wewenang ini juga dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur di kedua wilayah. Dengan IKN Nusantara menjadi pusat pemerintahan, pembangunan infrastruktur di daerah tersebut dapat lebih terarah dan terencana. Sementara itu, Jakarta dapat fokus dalam memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur yang sudah ada, sehingga mampu mendukung kegiatan legislatif dengan lebih baik.

3 dari 3 halaman

Selanjutnya

Suasana Rapat Paripurna DPR Ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/5/2023). Agenda rapat paripurna berkaitan penyampaian pandangan fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Dalam konteks ini, perlu adanya koordinasi yang baik antara IKN Nusantara dan Jakarta. Koordinasi ini meliputi berbagai aspek, seperti pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya, dan penyelenggaraan pemerintahan secara umum.

Dalam hal ini, pemerintah pusat perlu memainkan peran yang aktif dalam memfasilitasi koordinasi antara kedua wilayah ini, agar pembagian wewenang dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan masyarakat.

Selain itu, dalam pembagian wewenang ini juga perlu memperhatikan aspek keamanan dan pertahanan negara. IKN Nusantara sebagai pusat pemerintahan harus memiliki keamanan yang terjamin, sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi negara dengan baik.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang serius dalam memastikan keamanan dan pertahanan IKN Nusantara, termasuk dalam hal pengamanan wilayah dan perlindungan terhadap bangunan dan fasilitas publik yang ada di sana.

Dalam mengimplementasikan pembagian wewenang ini, perlu adanya dukungan dan keterlibatan semua pihak terkait. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif harus saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut.

Butuh Sosialisasi

Selain itu, perlu adanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat dari pembagian wewenang ini, sehingga dapat mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat.

Dalam kesimpulan, pembagian wewenang antara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan Jakarta merupakan langkah yang perlu dipertimbangkan dalam upaya optimalisasi fungsi pemerintahan dan legislatif.

Dengan IKN Nusantara menjadi pusat pemerintahan atau eksekutif, sedangkan Jakarta tetap menjadi tempat berfungsinya lembaga legislatif, diharapkan fungsi-fungsi negara dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

Pembagian wewenang ini juga dapat memberikan manfaat dalam hal pengelolaan sumber daya, pembangunan infrastruktur, serta keamanan dan pertahanan negara. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dan keterlibatan semua pihak terkait dalam mengimplementasikan pembagian wewenang ini.

Baca Juga

Baca Juga

Related Posts