Penyaluran BLT Mitigasi Pangan Rp 600.000 Disalurkan Sebelum Lebaran - BeritaSatu

 


Penyaluran BLT Mitigasi Pangan Rp 600.000 Disalurkan Sebelum Lebaran

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Selasa, 27 Februari 2024.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Selasa, 27 Februari 2024. (Beritasatu.com/Arnoldus Kristianus)

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan pemerintah akan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan sebesar Rp 600.000 sebelum perayaan Idulfitri 2024. Rencananya, penyaluran program ini, yang awalnya dijadwalkan pada Februari 2024, akan dilaksanakan setelah sidang isbat.

ADVERTISEMENT

"Mitigasi risiko pangan dilakukan di semester ini. Sebelum Lebaran, jadi tunggu sidang isbat dahulu," ungkap Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Jumat (8/3/2024).

Pemerintah berencana memberikan BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp 200.000 per bulan selama Januari hingga Maret 2024. Bantuan ini akan diberikan kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total alokasi anggaran mencapai Rp 11,25 triliun. Setiap KPM akan menerima Rp 600.000 pada kuartal pertama 2024. Penyaluran bantuan ini akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia dan akan dilaksanakan secara .

ADVERTISEMENT

Airlangga menjelaskan bahwa BLT ini disalurkan untuk membantu masyarakat miskin, terutama agar mereka tidak terkena dampak dari kondisi krisis pangan.

"BLT ini berdasarkan data survei Susenas yang tersedia di kantor PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), jadi kriteria penerimaan bergantung pada tingkat kemiskinan," kata Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan penyaluran BLT mitigasi risiko pangan akan dimulai pada Januari hingga Maret 2024. Proses penyaluran akan dimulai setelah mendapatkan data yang siap dari Kementerian Sosial (Kemensos).

"Kami sudah hampir selesai, tetapi masih menunggu kesiapan data dari Kemensos terkait DIPA, penggunaan dana, dan penunjukan terhadap PT Pos. Penyaluran tiga bulan sekaligus akan kita lihat kesiapan dari Kemensos," tutur Sri Mulyani.

Baca Juga

Komentar

 Pusatin Informasi 


 Postingan Lainnya