Respons Muhammadiyah, PBNU-Kemenag Kukuh Sidang Isbat Penting Digelar
Jumat, 08 Mar 2024 17:47 WIB
Muhammadiyah usul agar sidang isbat penentuan awal puasa Ramadan dihapus. (ANTARA FOTO/Zabur Karuru)
--
Ketua PBNU Ahmad Fahrurozi atau Gus Fahrur menegaskan Sidang Isbat untuk menentukan awal puasa Ramadan, Idulfitri dan Iduladha tetap penting digelar oleh Kementerian Agama.
Hal ini ia sampaikan merespons pernyataan Sekretaris Umum PP Muhammadyah Abdul Mu'ti yang mengusulkan supaya Sidang Isbat ditiadakan.
"Saya tidak sependapat [Sidang Isbat dihapus]. menurut saya itu sidang Isbat sangat positif," kata Gus Fahrur kepada CNNIndonesia.com, Jumat (8/3).
Gus Fahrur melihat Sidang Isbat sebagai upaya pemerintah untuk mencari titik temu dan menyatukan segenap ormas Islam se-Indonesia agar bisa bersatu. Ia juga mengatakan penetapan awal Ramadan dan Idulfitri di berbagai negara Islam juga dilakukan oleh pemerintah.
"Makanya di berbagai negara tidak ada perbedaan penetapan awal Ramadan dan Idulfitri," kata dia.
Gus Fahrur mengatakan sangat baik bila tak ada perbedaan awal Ramadan atau awal berlebaran sehingga umat Islam dapat berhari raya dengan lebih kompak dan menyenangkan.
Ia pun berharap masyarakat mengikuti ketetapan pemerintah terkait penetapan awal Ramadan atau pada hari raya.
"Mereka mempunyai banyak tenaga ahli dari kalangan akademisi dan ulama-ulama untuk melakukan penetapan awal Ramadan dan Idulfitri sesuai standar syariat Islam," kata dia.
Sementara itu, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag) Adib menjelaskan Sidang Isbat masih penting dilakukan karena Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan.
"Sidang Isbat dibutuhkan sebagai forum bersama mengambil keputusan. Ini diperlukan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan acuan bagi umat Islam untuk mengawali puasa Ramadan dan berlebaran," ujar Adib dalam keterangan resminya, Jumat.
Adib menjelaskan Sidang Isbat penting dilakukan karena ada banyak ormas Islam di Indonesia yang juga memiliki metode dan standar tersendiri dalam penetapan awal bulan Hijriyah. Sehingga tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda seiring perbedaan mazhab serta metode yang digunakan.
Dalam prosesnya, ia mengatakan Sidang Isbat juga menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam.
"Hasil musyawarah dalam Sidang Isbat ditetapkan oleh Menteri Agama agar mendapatkan kekuatan hukum. Jadi bukan pemerintah yang menentukan jatuhnya awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Pemerintah hanya menetapkan hasil musyawarah para pihak yang terlibat dalam sidang isbat," kata Adib.
Lebih jauh, Adib juga menjelaskan Sidang Isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah bukan hanya dilakukan Indonesia saja, melainkan negara-negara Arab juga melakukan Isbat.
"Inilah yang menjadi nilai lebih bahwa keputusan diambil bersama, nilai-nilai demokrasi sangat tampak dengan kehadiran seluruh ormas yang hadir pada saat sidang Isbat," katanya.
Sebelumnya Abdul Mu'ti mengusulkan sidang Isbat untuk menentukan awal Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha ditiadakan demi menghemat anggaran negara. Menurut Mu'ti, saat ini keuangan negara tidak baik-baik saja.
Mu'ti juga menilai sebetulnya hasil Sidang Isbat sudah bisa diprediksi.
"Dengan tidak diadakan Isbat, lebih menghemat anggaran negara yang secara keuangan sedang tidak baik-baik saja," kata Mu'ti kepada CNNIndonesia.com, Jumat (8/3).
(rzr/bmw)
Komentar
Posting Komentar