Prancis Kirim Pasukan untuk Mengamankan Kaledonia Baru
Prancis mengerahkan tambahan jumlah aparat polisi di Kaledonia Baru menjadi 2.700 dari 1.700 pada hari Jumat (17/05). Bala bantuan tersebut merupakan bagian dari operasi besar-besaran untuk mendapatkan kembali kendali atas ibu kota Noumea, kata pejabat tinggi Prancis di wilayah Kepulauan Pasifik.
Kerusuhan yang mulai terjadi pada hari Senin (13/05) mengakibatkan empat orang tewas dan ratusan orang ditangkap. Namun, kondisi kembali relatif tenang hingga hari Kamis (16/05), kata Komisaris Tinggi Prancis Louis Le Franc kepada wartawan dalam konferensi pers yang disiarkan televisi.
Tiga pemuda yang berasal dari suku asli Kanak tewas dalam kerusuhan tersebut dan seorang petugas polisi berusia 22 tahun meninggal karena luka tembak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin mengatakan pada hari Kamis (16/05) bahwa polisi telah menangkap orang yang bertanggung jawab atas penembakan dua warga Kanak. Sementara Le Franc menyebut satu pelaku telah menyerahkan diri dan penyelidikan terhadap pembunuhan lainnya masih berlanjut.
Kaledonia Baru dalam keadaan darurat
Prancis telah mengumumkan keadaan darurat di pulau itu, menjadikan setidaknya 10 orang sebagai tahanan rumah dan melarang penggunaan aplikasi media sosial TikTok.
Kerusuhan meletus karena rancangan undang-undang baru, yang disetujui oleh anggota parlemen di Paris pada hari Selasa (16/05), yang akan memungkinkan warga Perancis yang telah tinggal di Kaledonia Baru selama 10 tahun untuk memilih dalam pemilihan provinsi. Beberapa pemimpin daerah setempat khawatir langkah tersebut akan melemahkan suara masyarakat adat Kanak.
Reformasi pemilu adalah titik konflik terbaru dalam perselisihan selama puluhan tahun mengenai peran Prancis di negara penghasil mineral tersebut.
Para demonstran yang marah terhadap reformasi pemilu telah membakar tempat usaha, membakar mobil, menjarah toko-toko, dan mendirikan barikade jalan selama tiga hari, hingga memutus akses terhadap obat-obatan dan makanan, kata pihak berwenang.
Konferensi Gereja-Gereja Pasifik pada hari Jumat (16/05) bergabung dengan kelompok antar-pemerintah regional menyerukan Prancis untuk menarik rancangan undang-undang konstitusional tersebut, dan mengatakan PBB harus memimpin misi dialog ke Kaledonia Baru.
Dalam sebuah pernyataan, gereja-gereja tersebut mengatakan telah terjadi kegagalan dalam dialog antara pemerintah Prancis dan masyarakat Kanak.
Kaledonia Baru, salah satu dari lima wilayah kepulauan yang membentang di Indo-Pasifik yang berada di bawah kendali Prancis, merupakan pusat dari rencana Presiden Emmanuel Macron untuk meningkatkan pengaruh Prancis di Pasifik.
Di bawah ketentuan Perjanjian Noumea, pemungutan suara dalam pemilihan umum provinsi dibatasi hanya untuk orang-orang yang telah tinggal di Kaledonia Baru sebelum tahun 1998, dan anak-anak mereka. Langkah ini bertujuan untuk memberikan representasi yang lebih besar kepada orang Kanak, yang telah menjadi populasi minoritas.
Paris kemudian memandang pengaturan tersebut tidak demokratis dan anggota parlemen menyetujui amandemen konstitusi untuk membuka pemilih untuk memasukkan orang-orang yang telah tinggal di Kaledonia Baru setidaknya selama 10 tahun.
Macron mengatakan bahwa ia akan menunda pengesahannya menjadi undang-undang, dan mengundang perwakilan penduduk wilayah tersebut ke Paris untuk melakukan pembicaraan guna mencapai penyelesaian yang dinegosiasikan. Namun, ia mengatakan bahwa kesepakatan baru harus dicapai pada bulan Juni, atau ia akan menandatanganinya menjadi undang-undang.
rs/ha (Reuters)
Saksikan Live DetikSore:
Simak Video 'Kaledonia Baru Memanas, Warga Bakar Mobil hingga Bandara Ditutup':
(ita/ita)
Komentar
Posting Komentar