Mahfud MD Ingin Mundur dari Menteri Jokowi, Bahlil: Mungkin Bisa Dibicarakan Baik-baik...
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, Mahfud MD memiliki hak apabila ingin mundur sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan keamanan (Menko Polhukam) dalam kabinet Indonesia Maju.
Hal tersebut disampaikam Bahlil saat merespons pertanyaan wartawan terkait isu Mahfud MD akan mundur sebagai Menko Polhukam di kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
"Kalau pun itu (Isu Mahfud MD mundur) andaikan ada, itu hak Pak Mahfud," kata Bahlil.
Bahlil mengaku belum mendapatkan informasi langsung dari kabinet terkait rencana Mahfud MD mengundurkan diri.
Meski demikian, menurut dia, rencana Mahfud mundur dari kabinet mestinya dapat dibicarakan dengan baik-baik.
"Mungkin bisa dibicarakan baik-baik dan saya yakin Pak Mahfud orang hebat," ujarnya.
Lebih lanjut, Bahlil mengatakan, dirinya tak pernah menggunakan fasilitas negara selama mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Saya jujur, saya dukung pasangan nomor 2, tetapi saya membedakan mana yang kerja dan mana untuk pemerintah, kalian boleh cek di kantor ini satu orang pun saya tidak pernah meminta mereka ASN untuk ikut saya dan saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk saya pakai di tim kampanye," ucap dia.
Sebelumnya diberitakan, Mahfud MD menyatakan akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan keamanan.
Hal itu disampaikan calon wakil presiden nomor urut 3 tersebut di acara Tabrak Prof di Semarang pada Selasa (23/1/2024).
Mahfud mengamini pernyataan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo bahwa ia akan segera mundur dari kabinet Presiden Jokowi.
"Tolong dengarkan baik baik. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik itu kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saat yang tepat nanti akan mengajukan pengunduran diri baik-baik," kata Mahfud.
Mahfud menyatakan, ia sejak awal tak mundur sebagai Menko Polhukam karena tak ada larangan yang mengharuskan hal itu.
Ia juga menegaskan tak pernah menggunakan fasilitas negara dan kewenangan sebagai Menko Polhukam untuk kampanye.
Namun, belakangan ia melihat kandidat lain yang juga duduk di pemerintahan justru menyalahgunakan fasilitas dan kewenangannya.
Oleh karena itu, ia memutuskan akan segera mundur dari kabinet untuk memberikan contoh. "Tinggal tunggu momentum, karena masih ada tugas negara yang harus saya jaga," kata Mahfud.
Komentar
Posting Komentar