Airlangga Tegaskan Bansos Tak Dipolitisasi: Kehadiran Pemerintah - CNN Indonesia

 Airlangga Tegaskan Bansos Tak Dipolitisasi: Kehadiran Pemerintah

CNN Indonesia

Jumat, 02 Feb 2024 21:06 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kembali membantah narasi politisasi di balik pemberian bansos jelang Pemilu 2024 (Dok: Kemenko Perekonomian)

Mamuju, CNN Indonesia --

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kembali membantah narasi politisasi di balik pemberian bantuan sosial (bansos) jelang Pemilu 2024.

Apalagi, Airlangga menyebut pemberian bansos itu dilakukan oleh pemerintah setiap tahun dan sepanjang tahun. Dia menyampaikan itu usai memberikan bantuan pangan di Kecamatan Kalukku, Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat (2/2).

"Ya seperti tadi saya katakan bahwa bantuan sosial itu untuk kehadiran pemerintah. Pemerintah memberikan PKH Rp250 ribu itu sepanjang tahun, kemudian kita juga ada bantuan sembako, itu terus menerus. Ada iuran KIS, kartu sehat, kartu pendidikan sepanjang tahun," kata Airlangga.

"Jadi bantuan pangan dan BLT ini kelanjutan dari program-program sebelumnya," lanjut dia.

Airlangga pun menegaskan pemberian bansos itu merupakan kebijakan rutin pemerintah. Artinya, bukan baru dilakukan belakangan ini dan tak terkait dengan Pemilu 2024.

"Loh tiap tahun memang ada pemilu? Tiap bulan ada pemilu? Kan enggak ada," ucap dia.

Sebelumnya, sejumlah pihak menyebut ada nuansa politis terkait Pemilu 2024 di balik pemberian bansos oleh pemerintah dalam beberapa waktu terakhir.

Presiden Joko Widodo berdalih bantuan itu diberikan demi memperkuat daya beli masyarakat tak mampu yang belakangan ini tertekan hebat oleh lonjakan harga beras dan bahan pokok. Ia membantah ada motif politik di balik gelontoran bansos itu.

"(Bansos) itu sudah dari dulu. (Bansos) ini kan sudah dari September (2023)," ujarnya di Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/2).

"Itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada EL Nino kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan," terang Jokowi.

Diketahui, Jokowi menggelontorkan banyak bansos jelang Pilpres dan Pileg 2024. Salah satu bansos; Bantuan Langsung Tunai Rp200 per bulan selama tiga bulan selama Januari, Februari dan Maret yang dicairkan sekaligus Rp600 ribu.

Bansos ini dikucurkan dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun di tengah masa kampanye Pemilu 2024. Bantuan tunai tersebut nantinya bakal diberikan sekaligus pada Februari 2024 kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Bansos lainnya yakni BLT El Nino sebesar Rp200 ribu per bulan yang diberikan November dan Desember 2023 dan bantuan beras sebesar 10 kg per bulan.

Jokowi juga menyebut pemberian bansos sudah melalui persetujuan DPR.

"Itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, pemerintahan kita enggak seperti itu," ujarnya.

(dis/bmw)

Related Posts