Cegah Pemilu Curang, Bawaslu Ajak KPU hingga Pegawai KPPS Pelototi TPS
Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengajak seluruh stakeholders, mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), pegawai KPPS hingga masyarakat memantau kelancaran Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024 mendatang.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan, setidaknya ada ratusan ribu TPS yang masuk dalam kategori rawan terjadi pelanggaran. Temuan ini berdasarkan hasil pemetaan dari 36.136 kelurahan/desa di seluruh Indonesia yang dilakukan pada 3-8 Februari 2024.
"Berdasarkan pemetaan TPS rawan tersebut, Bawaslu merekomendasikan KPU untuk menginstruksikan kepada jajaran TPS dan KPPS untuk melakukan antisipasi kerawanan," ungkap Rahmat dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu, Jakarta, Minggu (11/2/2024).
Rahmat meminta agar KPU berkoordinasi dengan seluruh, baik aparat penegak hukum, pemerintah, tokoh masyarakat dan lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS.
"Baik itu gangguan keamanan, netralitas kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet," imbuhnya.
Rahmat merekomendasikan agar logistik keperluan pemilu dapat didistribusikan pada H-1 atau satu hari sebelum Pemilu 2024 digelar. Dia juga menekankan agar distribusi logistik dapat dilakukan secara tepat jumlah, sasaran, kualitas dan waktu.
"Selain itu, melakukan layanan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan dan mencatat data pemilih pengguna hak pilih secara akurat," ujarnya.
Lebih lanjut anggota Bawaslu Totok Hariyono mengatakan pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk memitigasi agar pemungutan suara dapat berjalan lancar tanpa gangguan.
"Pertama, melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan. Kedua, koordinasi dan konsolidasi kepada pemandu kepentingan terkait. Ketiga, sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat," bebernya.
Tak hanya itu, sambung Totok, Bawaslu juga akan berkolaborasi dengan pemantau pemilu dan pengawas partisipatif. Terakhir, Bawaslu menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat.
"Bawaslu juga melakukan pengawasan langsung yang bisa memastikan ketersediaan logistik memenuhi TPS, pelaksanaan pemungutan suara sesuai dengan ketentuan dan aturan antara pemilih dan penggunaan hak pilih," tutupnya.
Komentar
Posting Komentar