PDIP Masih Perkasa di Trending Topic X, Netizen Pertanyakan Perjuangan
Jakarta, CNN Indonesia --
Buntut anomali PDIP, yakni unggul di Pemilu Legislatif 2024 tapi keok di Pemilu Presiden 2024, netizen ramai-ramai menyindir perjuangan para calon anggota legislatif 'Banteng'.
Berdasarkan hasil hitung cepat (quick count), PDIP unggul secara nasional meski perolehan suaranya turun dibanding 2019 yang mencapai 19,33 persen.
Berdasarkan quick count Litbang Kompas (data masuk 95,95 persen), PDIP meraih 16,21 persen; quick count PRC (data 97,75 persen) 17,08 persen, quick count LSI (data 92,15 persen) 16,8 persen. Angka ini cuma berjarak satu hingga dua poin dari peringkat kedua, Partai Golkar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di saat yang sama, pasangan calon presiden-wakil presiden yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, terjungkal di tempat ketiga berdasarkan quick count, termasuk di kandang Banteng seperti Jateng dan Bali.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pun mengaku masih akan melakukan evaluasi soal anomali ini.
"Justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif," ucap Hasto, di Jakarta, Kamis (15/2).
"Partai melakukan evaluasi atas setiap peristiwa-peristiwa politik yang sangat penting, khususnya pemilu karena ini juga sebagai suatu pembelajaran yang sangat baik ke depan," lanjutnya.
Anomali ini pun melecut ramainya komentar nyinyir netizen. Per Jumat (16/2) pukul 06.14 WIB, kata kunci 'PDIP' bertengger di posisi kedua dengan 51 ribuan unggahan, di bawah tagar iklan ponsel.
Warganet mempertanyakan kualitas perjuangan para caleg PDIP dalam mempromosikan capres yang diusung partai.
"pileg yg kerja keras caleg2nya .mayan amplop2nya .kalo pilpres mana peduli caleg2nya. urus suara masing2," kicau akun Twitter @Javan_eka.
"rakyat kecil tahunya figur mereka gak masalahin partai jadi yg naikin partai itu caleg, dari sini kelihatan caleg mana yg lebih loyal ke capresnya," sindir akun @masagungt.
Ada pula yang menyebut 'keegoisan' para caleg itu merupakan buntut mutlaknya keputusan pimpinan dalam menetapkan pasangan capres-cawapres.
Mantan Sekretaris Kabinet yang juga bagian dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto, bahkan sempat mengungkap Presiden Jokowi "tak nyaman" dengan pencalonan Ganjar tersebut.
"Caleg PDIP hanya fokus mengkampanyekan dirinya sendiri. Indikasi tidak semua kader PDIP suka dengan Ganjar sebagai Capres. Tapi keputusan Ketum Mutlak dan absolut," kicau @Alpha_JJS.
Sementara, akun @hc_rvn berhipotesis caleg lebih mengakar di daerah, apa pun partainya, ketimbang capres.
"Ditempat saya banyak yg milih pdip untuk dprd, lalu untuk senayan pilih golkar . Kenapa ? Karna tokoh politik didaerah saya ada di golkar. jadi ga pengaruh siapa presidennya bebas pilih masing2 itulah kenapa alasan ga linier caleg dan presiden," tuturnya.
Pilihan oposisi
Di luar itu, banyak pula warganet mendorong Banteng yang punya suara signifikan memutuskan menjadi oposisi buat pemerintahan terpilih nantinya.
"Nah ini.... Demokarasi akan lebih sehat jika PDIP jd oposisi..." kicau akun @MasN4jib.
"Kalau pahitnya Ganjar-Mahfud kalah, @PDI_Perjuangan jd oposisi sy dukung,jd oposisi lebih terhormat dibanding harus menerima tawaran pemenang. Saya gak akan meninggalkan PDIP, saya akan ttp bersama PDIP,suara sy tetap u/ PDIP,tp kalau PDIP sampai menerima tawaran,sy tinggalkan," kicau @deasijuli.
Meski demikian, netizen mempertanyakan keberanian PDIP untuk berseberangan dengan Jokowi, yang disebut terepresentasikan pada pasangan Prabowo-Gibran. Buktinya, sejauh ini nihil pemecatan Jokowi dan Gibran secara eksplisit dari kader PDIP.
"Mana berani. Selama ini tidak memecat Jokowi dan Gibran adalah cara main aman," kata warganet @sampankecil_zh.
Sejauh ini, alih-alih menyebut soal perjuangan para caleg, Hasto cenderung bicara soal dugaan intimidasi terhadap para kepala daerah PDIP selama masa kampanye.
"Tetapi, bukti-bukti materialnya yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus tadi," kata dia.
Soal dorongan jadi oposisi, Hasto menyebut Indonesia tak mengenal istilah itu. Menurutnya, PDIP berpengalaman sebagai partai di luar pemerintahan selama kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di 2004-2014.
"Tidak ada istilah oposisi, dari pengalaman PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun," dalih dia.
"Penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih," tandasnya.
(arh)
Komentar
Posting Komentar